Friday, 16 November 2018

Penyidik Bareskrim Polri Ajukan 20 Pertanyaan ke Ahok

Kamis, 14 Juli 2016 — 14:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama keluar dari ruang pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2016) sekitar pukul 13:00.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku baru saja dimintai keterangan soal masalah pembelian lahan seluas 4,6 hektar untuk pembangunan rusunawa, di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

“Masalah lahan Cengkareng, kasih keterangan,” katanya, sebelum meninggalkan kantor Bareskrim.

(Baca: Hari Ini Ahok Dimintai Keterangan di Bareskrim)

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sebelumnya tiba sekitar pukul 09:00 WIB. Dia mengaku dicecar sedikitnya empat pertanyaan inti. Namun, dia enggan membeberkannya.

“Berapa ya, (pertanyaan) nama, macam-macam. Pertanyaan inti sih empat ya. Tanya penyidik deh,” ujarnya, seraya tertawa.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun lantas menyerahkan tindak lanjut dari pemberian keterangan yang sudah dia lakukan kepada Bareskrim Polri.

“Selanjutnya tanya Bareskrim deh. Kalau dari kita kan sudah ngajuin, ada pemalsuan dokumen ke Bareskrim, bagian Krimumnya,” imbuh dia.

Kasubdit 1 Dittipikor Bareskrim Mabes Polri, Kombes Adi Derian Jayamarta mengakui Ahok dimintai keterangan untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pembelian lahan rusunawa di kawasan Cengkareng.

“Jadi tadi ada 20 pertanyaan. Kami sedang melakukan penyelidikan umum,” ucapnya, singkat.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa tanah seluas 4,6 hektar yang dibeli atas kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta dengan penjualnya itu ternyata milik Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI atau dengan kata lain milik Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Tanah itu dibeli pada 13 November tahun lalu. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI dengan penjualnya menyepakati harga pembelian sebesar Rp14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak (NJOP) wilayah itu Rp6,2 juta.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejak tahun 1967, tanah itu sebenarnya sudah dimiliki Pemprov DKI atas nama Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Namun, Pemprov DKI tidak segera membuat sertifikat hingga pengusaha D. L. Sitorus, pemilik PT Sabar Ganda, mengklaim lahan itu pada 2007.

Sitorus dan Pemprov DKI saling menggugat di pengadilan hingga Mahkamah Agung memenangkan Pemprov DKI pada 2010. Empat tahun kemudian, muncul Toeti Noezlar Soekarno, warga Jalan Dedes, Kota Bandung, Jawa Barat, yang mengabarkan memiliki sertifikat atas lahan itu.

Dia lalu menawarkannya kepada pemerintah dengan harga pasar Rp17,5 juta pada Juli tahun lalu. Dinas Perumahan dan Rudi Hartono Iskandar, sebagai kuasa Toeti, bersepakat di harga Rp14,1 juta. (julian)