Saturday, 20 October 2018

Kapolri Tito Karnavian Harus Cabut Kebijakan yang Bikin Susah Rakyat

Jumat, 15 Juli 2016 — 6:08 WIB
tito

SEJAK kemarin kita punya Kapolri baru, Jendral Tito Karnavian. Saat pelantikan Presiden Jokowi berpesan, Tito harus meningkatkan soliditas dan membangun reformasi birokrasi di Kepolisian. Soal reformasi birokrasi ini sudah lama ditekankan Presiden, lantaran Polri justru sering bikin kebijakan yang merepotkan dan menyusahkan rakyat. Nah, dengan masa tugas yang lebih lama, Jendral Tito Karnavian ini harus punya keberanian, mencabut kebijakan Kapolri sebelumnya yang justru bikin susah warga negara.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), solid itu mengandung makna: kuat dan berbobot. Ketika melantik Kapolri Jendral Tito Karnavian, Presiden Jokowi menekankan perlunya peningkatan soliditas di tubuh Polri. Disebut “peningkatan” itu berarti bahwa soliditas itu sudah ada di jajaran bayangkara negara, hanya masih kurang. Tapi bagaimana mau solid, jika rata-rata anggota Polri lapisan bawah masih banyak yang ekonomi sulid? Hanya beda “O” dan “U”, tapi dampaknya sangat terasa.

Tito Karnavian pernah mengakui bahwa kesejahteraan anggota Polri masih kurang. Karenanya dia bercita-cita, dalam kepemimpinannya diusahakan gaji Kombes nantinya minimal Rp 30 juta sebulan. Kapolri-Kapolri sebelumnya juga sangat menyadari itu. Tapi bagaimana mau meningkatkan, jika anggaran Polri dari APBN sangat jauh dari ideal, bila tak mau disebut kurang. Itupun, terpaksa digorok lagi oleh pemerintah, gara-gara selalu defisit anggaran.

Tak banyak anggota polisi papan bawah yang punya nyali sebagaimana Bripka Saladi dari Polres Malang, tak malu jadi pemulung untuk menambal kesejahteraan hidup keluarganya. Kebanyakan, cari jalan pintas saja. Kalau tidak ngobyek ya berbuat yang berviveri-verikoloso (nyerempet bahaya). Sejak itulah citra polisi menjadi buruk di mata rakyat, karena banyaknya oknum polisi yang memanfaatkan perkara yang membelit anggota masyarakat.

Soliditas yang telah membias jadi suliditas tersebut, ujung-ujungnya sampai juga ke urusan birokrasi. Presiden Jokowi pernah menyoroti banyaknya simpul birokrasi di Polri, sehingga justru merepotkan masyarakat. Ironisnya, Kapolri Badrodin Haiti entah tak peduli imbauan presiden atau apa, justru ikut menambah kesulitan masyarakat itu. Misalnya, hanya SIM terlambat sehari saja, harus mengurus dari nol, seperti pemohon SIM baru. Memangnya SIM mati sehari saja sudah menjadikan pemilik SIM bego tak bisa kemudikan kendaraan lagi?

Antara memperpanjang dan membikin SIM baru memang ada selisih pendapatan Rp 40.000.- Jika seluruh Indonesia, jumlahnya miliaran juga sih. Pertanyaannya, apakah dana ini untuk menomboki anggaran Polri yang minim? Atau untuk menambah pemasukan negara? Itu kan urusan Ditjen Pajak, kenapa Polri harus ikut repot dibuatnya? – gunarso ts