Saturday, 22 September 2018

Pemerintah Harus Lebih Ketat Awasi Peredaran Obat

Senin, 18 Juli 2016 — 5:41 WIB

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengumumkan 14 rumah sakit (RS) yang menerima dan menggunakan vaksin palsu, akhir pekan lalu. Menyusul pengumuman tersebut, warga atau para orangtua yang anaknya melakukan imunisasi di RS-RS tersebut menjadi resah. Mereka ramai-ramai mendatangi rumah sakit dan menuntut pertanggungjawaban.

Kita memahami kekhawatiran, kekecewaan bahkan kemarahan orangtua tersebut. Pasalnya, mereka telah mempercayakan kesehatan putra putri mereka ke rumah sakit atau dokter di rumah sakit tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Tapi ternyata yang masuk ke tubuh anak mereka malah vaksin palsu.

Kita mengapresiasi langkah Kemenkes dan Satgas Vaksin Palsu yang akan melakukan imunisasi ulang bagi anak yang menjadi korban vaksin palsu mulai hari ini (Senin, 18/7). Imunisasi wajib ini akan dilakukan di puskesmas di Ciracas, RSUD Ciracas, RS Harapan Bunda dan RS Sayang Bunda.

Pengumuman nama-nama RS penerima vaksin palsu yang kemudian disusul dengan langkah penanganan dampak vaksin palsu memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kita berpendapat kasus seperti ini, yang berdampak sosial sangat luas, harus mendapatkan penanganan prioritas dan cepat.

Masyarakat atau orangtua jangan dibiarkan terus bertanya-bertanya tanpa ada jawaban. Mereka jangan cuma diminta untuk tenang tanpa ada langkah yang bisa membuat mereka tenang.

Dan, yang terpenting ke depan, kita menginginkan tragedi dalam dunia kesehatan ini tidak terulang lagi. Caranya tentu saja dengan mengusut kasus ini hingga tuntas, sampai ditemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Setelah itu berikan hukuman berat kepada mereka yang terbukti bersalah agar ada efek jera dan tidak ada lagi orang yang nekat melakukan perbuatan serupa.

Di sisi lain harus diakui bahwa kasus ini terjadi tak lepas akibat lemahnya pengawasan. Jika pengawasan dilakukan secara baik, mungkin vaksin palsu tidak bakal beredar hingga belasan tahun lamanya.

Jadi, tak bisa tidak, pemerintah harus belajar dari kasus ini dengan makin menguatkan perannya dalam peredaran obat. Karena, pemerintahlah yang memiliki instrumen pengawasan. ^^