Tuesday, 20 November 2018

Wakil Jaksa Agung Kosong, HM Prasetyo Tunjuk Bambang Waluyo Jadi Plt

Jumat, 5 Agustus 2016 — 19:27 WIB
Jaksa Agung M. Prasetyo

Jaksa Agung M. Prasetyo

JAKARTA (Pos Kota)  – Setelah tujuh bulan  jabatan Wakil Jaksa Agung kosong, Jaksa Agung HM Prasetyo menunjuk Bambang Waluyo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk posisi tersebut. Posisi Wakil Jaksa Agung itu kosong setelah ditinggalkan Andhi Nirwanto.

“Ya, benar (Bambang Waluyo),” kata Prasetyo menjawab soal telah ditunjuknya Bambang Waluyo ssebagai Plt Wakil Jaksa Agung, di Kejaksaan Agung, Jumat (5/8), sambil menjelaskan, Bambang Waluyo selama ini adalah Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Namun, Prasetyo enggan menerangkan kapan penunjukan Bambang Waliuyo dan alasan apa sehingga Prasetyo sampai kini, belum mengusulkan tiga nama ke Jokowi untuk ditunjuk Wakil Jaksa Agung defenitif. “Nggak usah buru-buru. Yang penting roda perputaran kinerja kejaksaan bagus,” kilah Prasetyo.

Padahal,  posisi Wakil Jaksa Agung sangat strategis terkait dengan jabatan ex officio, sebagai Ketua Tim Pemburu Koruptor dan Ketua Tim Reformasi Birokrasi, di Kejagung.

Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

Reformasi Birokrasi

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritisi langkah Prasetyo yang tak kunjung mengusulkan nama Wakil Jaksa Agung ke Presiden.

“Jika Wakil Jaksa Agung defenitif tidak ada, maka keberlangsungan reformasi birokrasi sulit dilakukan,” kata Peneliti Mappi FHUI Dio Azhar dalam keterangan persnya.

Dia beralasan unit-unit yang melakukan tugas reformasi birokrasi berada dibawah Wakil Jaksa Agung. “Tentunya ini akan mempengaruhi terhadap upaya-upaya melakukan reformasi di tubuh Kejaksaan,” terangnya.

Komisioner Komisi Kejaksaan Indro Sugianto yang dihubungi sebelumnya juga menyampaikan peran penting posisi wakil jaksa agung. “Oleh karena itu harus segera diisi. Bagaimana pun juga pasti akan berpengaruh pada pelaksanaan reformasi birokrasi,” katanya.

Direktur Centre For Budgeting Analysis Uchok Sky Khadafi yang dikonfirmasi, sebelum ini juga mempertanyakan Bambang Waluyo. Sebab dalam kepimpinannya telah terjadi dua kali operasi tangkap tangan (OTT), di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI terkait penanganan kasus PT Brantas Abipraya dan di Kejati Jabar terkait kasus BPJS Subang.  (ahi/win)