Tuesday, 20 February 2018

Membuat Malu Pelanggar Hukum

Sabtu, 13 Agustus 2016 — 5:53 WIB

PENERAPAN sistem ganjil genap sudah memasuki tahap teguran tertulis bagi pelanggar. Sanksi ini diberikan untuk lebih memberikan efek jera kepada para pengguna mobil pribadi yang melanggar pada jalan protokol di ibukota yang terkena sistem ganjil genap.

Sebelumnya, sejak uji coba ganjil genap diterapkan mulai 27 Juli 2016 ,pelanggar hanya diberikan teguran lisan oleh petugas. Boleh jadi karena masih tahapan sosialisasi, selama 2 pekan penarapan ganjil genap, terdapat banyak pelanggaran.

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mencatat 10.724 teguran lisan diberika petugas kepada pelanggar selama 2 pekan sistem ganjil genap diterapkan. Artinya setiap hari rata – rata terdapat 800 pelanggar ganjil genap.

Sanksi teguran tertulis ini akan diberikan mulai pekan ketiga hingga uji coba ganjil genap berakhir 26 Agustus mendatang. Sanski ini sebagai tahapan sebelum tilang (penegakan hukum) diterapkan mulai 30 Agustus.

Satu hal yang menarik dari teguran tertulis adalah blanko dibuat rangkap 3. Warna merah diberikan kepada pelanggar, hijau untuk kantor/instansi/sekolah pelanggar, dan warna kuning akan menjadi arsip untuk Kepolisian.

Dengan mengirim blanko kepada kantor si pelanggar, diharapkan terdapat efek jera karena ini bagian dari sanksi sosial. Intinya menciptakan budaya malu melanggar bagi para pengguna mobil pribadi.

Kita mengapresiasi langkah yang diambil Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya yang mengedepankan sanksi sosial kepada para pelanggar lalu lintas.

Dalam beberapa kasus, sanksi sosial lebih efektif ketimbang sanksi hukum berupa denda. Pada sebagian masyarakat denda uang sebagai sanksi pelanggaran dianggap hal yang biasa. Sepanjang memiliki kemampuan finansial, mereka lebih memilih bayar denda atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Adakalanya mereka lebih memilih mengeluarkan banyak uang untuk menutupi rasa malu. Ini dapat diartikan malu lebih tinggi derajatnya ketimbang denda.
Terkait dengan itu, ada baiknya sanksi sosial tetap diberikan untuk menciptakan budaya malu kepada pelanggar lalu lintas, meski sanksi hukum wajib diterapkan secara objektif dan maksimal.

Sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggar ganjil genap terkena denda kurungan dua bulan dan denda uang maksimal Rp 500 ribu.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, sanksi sosial dapat saja dijadikan hukuman tambahan, misalnya mempublish pelanggar di media massa, selain mengirim salinan pelanggaran kepada kantor/instansi/ sekolah atau tempat kerjanya. (*).