Friday, 23 August 2019

Aparat Desa Harus Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial

Senin, 15 Agustus 2016 — 18:43 WIB
Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS), Hery Susanto (ist)

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS), Hery Susanto (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Banyaknya problem jaminan sosial yang belum tercover khususnya pada aparatur desa yang bekerja untuk negara,  menjadi permasalahan serius dan perlu direspon oleh Kementerian Desa.

Indikasi itu menunjukkan pemerintah Setengah hati jalankan program jaminan sosial bagi aparatur desa. Hal tersebut dikatakan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS), Hery Susanto, MSi di Jakarta, Senin (15/8).

Menurutnya, perangkat desa juga memerlukan jaminan sosial agar mereka bisa bekerja dengan tenang. “Mereka butuh perlindungan sosial, seperti program BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya program pokok bagi pekerja informal berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Diungkapkan Heri, Status mereka yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan berarti tidak berhak mendapatkan hak atas jaminan sosial, mereka sama bekerja seperti PNS, bekerja untuk pengabdian masyarakat.

Perbedaan pendapatan PNS dan Non PNS , lanjutnya, jelas sudah diatur dalam peraturan pemerintah, namun hak untuk Jaminan Sosial harus berkeadilan, tidak membedakan jenis pekerjaan dan golongan.

“Persoalannya bagaimana anggaran jaminan sosial pekerja untuk mereka itu yang belum dicover dalam alokasi dana desa. Nah menteri yang baru saat ini seyogyanya dapat memformulasikan alokasi dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk aparatur desa secara nasional,” tegas Heri. (Tri/win)