Monday, 29 May 2017

Pemerintah Urus Kewarganegaraan Arcandra

Rabu, 17 Agustus 2016 — 18:06 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Thahar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Thahar.

JAKARTA (Pos Kota) -Kementerian Hukum dan HAM tengah mengkaji status kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar terkait pelepasan statusnya sebagai Warga Negara Amerika Serikat (AS).

“Upaya ini kita lakukan, setelah komunikasi beliau tidak mengetahui soal UU Kewarganegaraan No. 12/2006,” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris, di Kemenkumham, Jakarta, Rabu (17/8).

Arcandra tidak tahu dengan kepemilikan paspor AS, maka status kewarganegaraannya hilang, seperti diatur dalam pasal 23 A, F dan H. “Beliau tahunya UU AS, dapat memiliki paspor AS dimungkinkan tanpa harus menanggalkan paspor RI. Jadi, dia pegang dua-duanya,” tambah Freddy.

Freddy memastikan dalam komunikasi dengan Arcandra perbuatan itu dilakukan tanpa didasari kebohongan yang disengaja.
“Karena ada ketidaktahuan, maka dari hasil ketidaktahuan ada sebuah persoalan. Itulah yang sedang kita perbaiki,” jelas Freddy.

Arcandra telah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden sebagai Menteri ESDM, Senin (15/8) dengan alasan polemik di tengah masyarakat. Namun belum ada pihak yang bertanggung jawab terkait ‘kelalaian’ status kewarganegaraan Arcandra.

Freddy menerangkan dengan langkah yang telah dilakukan Arcandra memiliki paspor AS, maka Arcandra telah kehilangan status WNI. Ketika Arcandra melepas status AS, maka status kewarganegaraan AS juga hilang. “Dengan kondisi ini, beliau dalam kondisi stateless (tanpa kewarganegaraan),” katanya.

Tapi, lanjut Freddy, dia telah berjasa kepada negara dengan penghematan triliunan rupiah dari efiensi di bidang energi. Juga prinsip UU Kewarganegaraan tidak mengenal warga yang tidak miliki kewarganegaraan.”

Freddy menjelaskan pemerintah tengah menyelesaikan status kewarganegaraannya, dengan menggunakan pasal 20 UU Kewarganegaraan tentang tidak ada seorang warga pun yang tidak memiliki kewarganegaraan.”Selain itu, Arcandra pernah menjadi WNI. Jadi kita harus beri perlindungan masksimum,” katanya.

Pasal 20 berbunyi, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia (RI) atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan RI oleh Presiden, setelah memperoleh pertimbangan DPR, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. (ahi/us)

Terbaru

ayo
Senin, 29/05/2017 — 7:04 WIB
Geng Generasi Bingung!
Senin, 29/05/2017 — 6:58 WIB
Jaga Keselamatan Pemudik
Senin, 29/05/2017 — 6:44 WIB
TERORISME
Suasana Sidang Lanjutan e-KTP
Senin, 29/05/2017 — 6:39 WIB
Andi Narogong Jadi Saksi Sidang Korupsi e-KTP