Tuesday, 20 November 2018

Tim Evaluasi Sudah Kerja Untuk Mutasi dan Rotasi di Pemkot Depok

Kamis, 18 Agustus 2016 — 20:44 WIB
Walikota Depok Muhammad Idris

Walikota Depok Muhammad Idris

DEPOK (Pos Kota) – Mutasi dan rotasi merupakan hal biasa di kalangan pejabat terlebih bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok jadi mereka tentunya sudah paham maupun mengerti  berkaitan dengan kegiatan itu apalagi wacana ini.

Tim evaluasi sudah berjalan selama lebih empat bulan belakangan untuk menilai dan memantau kinerja seluruh jajaran yang bakal ‘digusur’.

“Evaluasi dan penilaian semua organisasi perangkat daerah (OPD) maupun jajaran di dinas ASN Kota Depok sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu sehingga tinggal menunggu waktu saja untuk kegiatan rotasi maupun mutasi pejabat di jajaran ini,” tegas Walikota Depok Muhammad, Kamis (18/8)

Tim pemantaun kinerja dan evaluasi sudah bekerja beberapa waktu lalu, tambah dia, yang meminta semua pihak hendaknya bersabar menunggu hari yang pas untuk kegiatan tersebut. “Semua memang dievaluasi bahkan pergantian jabatan akan dilakukan mulai eselon II, III dan 14 kepala dinas,” tuturnya yang menambahkan tinggal tunggu waktu yang tepat saja.

Sementara itu, Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi, melalui surat rekomendasi atau saran ke Walikota Depok Muhammad Idris, No B 793/KASN/5/2016 tentang permohonan rekomendasi evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama menyatakan setelah mempelajari surat yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 11 Mei 2016 menyetujui adanya kegiatan evaluasi kinerja di jajaran tersebut.

Persetujuan kegiatan mutasi dan rotasi serta evaluasi pejabat yang bersangkutan antara lain eselon II, III dan kepala dinas (Kadis) pertama walikota atau wakil walikota harus membentuk tim atau panitia seleksi, ke dua rotasi JPT Pratama dilakukan hanya  antar  JPT Pratama yang telah menduduki  jabatan selama dua tahun. Jika terpaksa JPT itu harus diganti walaupun belum ada dua tahun menjabat tentunya mereka melakukan pelanggaran yang berat seusai perturan perundang-udangan ASN sesuai Pasal 116 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

Untuk yang ke tiga, kata Sofian Effendi, jika ada jabatan yang kosong tentunya harus diisi dengan melaksanakan seleksi secara terbuka dan berkoordinasi dengan KASN.

Menanggapi adanya rencana mutasi usai HUT RI ke 71, sejumlah masyarkat Kota Depok, tentunya mendukung kegiatan tersebut asalkan pejabat penganti yang baru profesional dan bukan titipan partai politik. “Walikota Depok Muhammad Idris dinilai masih galau untuk memutasi atau rotasi sejumlah pejabat yang ada. Kalau pun harus ada mutasi atau rotasi diharapkan tak ada lagi titip menitip pejabat serta melihat kinerja selama menjabat,” ujar Ny. Rima, warga Depok. (anton/win)