Tuesday, 18 September 2018

246 Pejabat Eselon di Depok Akhirnya Jalani Mutasi dan Rotasi

Jumat, 19 Agustus 2016 — 21:00 WIB
Walikota Depok Muhammad Idris disaksikan Wakil Walikota Pradi Supriatna, Ketua DPRD Hendrik T Allo, Kapolres Depok, Dandim 0508 Depok saat melantik 246 pejabat eselon II, III dan IV. (anton)

Walikota Depok Muhammad Idris disaksikan Wakil Walikota Pradi Supriatna, Ketua DPRD Hendrik T Allo, Kapolres Depok, Dandim 0508 Depok saat melantik 246 pejabat eselon II, III dan IV. (anton)

DEPOK (Pos Kota) – Sebanyak  246 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)  tingkat eselon II, III, dan IV di Pemkot  Depok mengalami mutasi, rotasi, bahkan ada yang dicopot. Para pejabat hasil mutasi dan rotasi ini  diberikan waktu empat bulan untuk menunjukan kinerja dan tugasnya dengan baik.

“Saya memberikan waktu hingga bulan Desember 2016 atau empat bulan sejalan dengan adanya rencana perubahan Oragnisasi Pemerintah daerah (OPD) yang akan berlaku mulai 2017 mendatang,” tegas Walikota Depok Muhammad Idris didampingi Wakil Walikota setempat Pradi Supriatna usai pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, Jumat sore (19/8).

Rincian pejabat yang mengalami mutasi dan rotasi itu adalah meliputi dari 17 pejabat eslon II, Kepala Rumah Sakit Daerah (RSUD), termasuk epajabat eselon III seperti  lima camat, 44 lurah dan 180 pejabat eselon IV.

Walikota tak hanya memberikan waktu selama empat bulan atau hingga Desember 2016 mendatang tapi pihaknya juga memberikan waktu dua pekan untuk saling memberikan informasi serta pengalaman di bidangnya sehingga saat melaksankan tugas secara permanen sudah dapat memahaminya.

Setelah semua pejabat baru memahami dan mengerti, tambah dia, hendaknya langsung bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak sesaui dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam jabatan tersebut. “Selama empat bulan kinerja dan tugasnya akan dievaluasi serta dinilai jika tak mampu tentunya akan dicopot atau diganti,” ujar Walikota Depok.

Tunjukkan Kinerja

Sekarang ini yang terpenting membuktikan kinerja di lapangan secara profesional untuk kepentingan masyarakat banyak. Tempat bekerja yang akan diduduki atau jabatan itu tentunya memiliki arti penting guna meningkatkan karir dan hasil sesuai yang diharapkan.

Masalah istilah tempat buangan bagi pejabat yang tak lagi memangu jabatan yang dipegang selama ini sekarang harus ditinggalkan jauh-jauh karena istilah itu sudah bukan jamannya lagi dalam masa pembangunan sekarang.

Jabatan staf ahli, tambah dia, jelas jabatan itu bukan tempat peristirahatan bagi pejabat yang bersangkutan namun dituntut memberikan masukan serta lebih mengetahui dalam berbagai persoalan yang ad di wilayah Kota Depok.

“Istilah tempat buangan sekarang sudah bukan jamannya lagi karena mereka yang sebagai pegawai ASN memang harus siap ditempatkan dimana saja,” ujarnya yang berharap kreatifitas, profesional dan mengikuti aturan sesuai yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan sangat dibutuhkan. (anton/win)