Friday, 24 November 2017

Aqua Sukabumi Klaim Kantongi Surat Izin Pengambilan Air Tanah

Sabtu, 27 Agustus 2016 — 16:16 WIB
Komisi I DPRD Kabupatem Sukabumi saat melakukan sidak ke Pabrik Aqua, Cidahu, Sukabumi.

Komisi I DPRD Kabupatem Sukabumi saat melakukan sidak ke Pabrik Aqua, Cidahu, Sukabumi.

SUKABUMI (Pos Kota) – Direktur PT Aqua Golden Mississippi Yanie Setionegoro dan Direktur Komunikasi Danone Indonesia Arif Mujahidin menegaskan perusahaannya sudah mengantongi surat izin pengambilan air tanah (SIPA) atas nama PT Aqua Golden Mississippi (AGM).

Penegasan itu menyusul tudingan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang berlokasi di Kampung Pojok, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Perusahaan menghormati sidak yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, serta menghargai masukan-masukan yang diberikan. Terkait perizinan sumur Pabrik Aqua. Sumur bor yang digunakannya sudah mendapatkan surat izin pengambilan air tanah (SIPA) atas nama PT AGM karena sumur bor tersebut berada di tanah milik AGM,” jelas Yanie  dalam rilis yang diterima Pos Kota, Sabtu (27/8).

Dijelaskan Yanie, PT AGM dan PT Tirta Investama (TIV) berada dalam satu kelompok usaha yaitu Aqua Grup. PT TIV memproduksi air minum merek Aqua atas pesanan dari AGM. Teknis penggunaan sumur oleh TIV ini sudah diinformasikan serta dikoordinasikan kepada pihak-pihak otoritas terkait.

“Sebagai perusahaan produsen air kemasan yang beroperasi di Indonesia, perusahaan berkomitmen untuk menjadi warga korporasi yang baik dengan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia,” bebernya.

Diketahui, Kamis (25/8) Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi yang diketuai Asep Suherman, bersama dengan jajarannya yakni Dodi Suhendar, Deni Gunawan, Ujang Rahmat, MU Sobandi, dan Saepuloh Badot melakukan sidak. Selain ke perusahaan, mereka mengecek tiga sumber mata air yang masih berada di kawasan pabrik didampingi jajaran Muspika Cidahu.

“Memang ketika kami minta dokumen perusahaan, mereka hanya bisa memberikan SPPT, surat izin gangguan (HO) yang sudah kadaluarsa, IMB katanya ada tapi belum diberikan, dan ada beberapa berkas dokumen lainnya. Namun yang paling kami sesalkan adalah SIPA-nya, tidak ada. Ini jelas-jelas melanggar PP Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusaahaan Sumber Daya Air,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan. (sule)

  • Markus Susanto

    Tindakan dan fungsi pengawasan para anggota dewan yang terhormat sangat perlu didudukung namun perlu di kawal secara transparan agar tidak menjurus ke hal2 yang akan menjatuhkan martabat dewan dan mengganggu ketenangan usaha dan menghambat investasi.