Tuesday, 20 November 2018

Ahok Minta Pelanggar Ganjil Genap Dikenai Surat Tilang Slip Biru

Selasa, 30 Agustus 2016 — 10:31 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.  (m10)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (m10)

JAKARTA (Pos Kota) – Seiring uji coba sitem pembatasan kendaraan bermotor ganjil genap berakhir pada 26 Agustus lalu, maka mulai hari ini, Selasa 30 Agustus 2016, sistem ini resmi diterapkan. Jika Pada uji coba pelanggar hanya dikenai sanksi teguran, maka pada penerapannya kali ini, pelanggar akan dikenai sanksi maksimal Rp500 ribu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar pelaku pelanggar dikenai tilang dengan surat tilang slip biru. Ini artinya pelanggar bisa langsung membayar denda tilang melalui bank, tanpa harus melalui proses persidangan sebagaimana jika pelanggar mendapat surat tilang slip merah.

“Makanya saya bilang gak usah tilang yang (slip) merah, ya karena kan merah mesti bawa ke persidangan. Kita lagi minta kalau bisa langsung tilang biru aja, jadi orang yang dapat tilang ini bisa membayar langsung tilangnya di bank. Udah ga usah ke pengadilan,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/8/2016).

(Baca: Penindakan Pelanggar Genap Ganjil Jangan Bikin Macet)

Penerapan sistem pembatasan kendaraan ganjil genap merupakan sistem yang digunakan untuk mengurangi kemacetan sebelum sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) diberlakukan. Metode pembatsan kendaraan ini masih dipandang lebih baik dari 3 in 1, namun tak seefektif ERP. Sebab, sistem ini mempunyai celah bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu.

“Ya minimal masalah ini jauh lebih baik daripada 3 in 1. Cuma sekarang apakah efektif? Kenapa gak 50-50%, gak bisa dong, ntar ada orang tuker mobil, yang punya banyak. Makanya yang paling efektif itu adalah ERP,” lanjut Ahok.
Sistem pembatasan kendaraan bermotor berplat ganjil genap mulai diterapkan hari ini, Selasa 30 Agustus 2016. Pelanggar akan dikenai sanksi tegas dengan denda maksimal Rp 500 ribu.

Aturan ini berlaku setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 07:00 hingga pukul 10:00 dan pukul 16:00 sampai dengan pukul 20:00. Sementara pada Sabtu dan Minggu sistem ini tidak diberlakukan.

Pembatasan ini diberlakukan di ruas jalan yang biasa digunakan untuk kebijakan 3 in 1, yakni kawasan Bundaran Patung Kuda, simpang Bank Indonesia, simpang Sarinah, Bundaran HI, simpang Imam Bonjol, Bundaran Senayan, simpang CSW, dan simpang Kuningan.

 

(ikbal/m7/m10/sir)