Monday, 16 September 2019

Ahok Dinilai Tidak Punya Hak Ajukan Uji Materi ke MK

Senin, 5 September 2016 — 20:08 WIB
Ahok usai ikuti sidang di MK (julian)

Ahok usai ikuti sidang di MK (julian)

JAKARTA (Pos Kota) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Gubernur harus melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangannya.

“Sebab DPR selalu mendasarkan unsur kecermatan dan profesionalisme, dalam pembuatan UU,” kata Arteria Dahlan, dalam kelanjutan uji materiel pasal 70 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang dimohonkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Gedung MK, Senin (5/9).

Pada persidangan yang dihadiri oleh Ahok juga Yusril Ihza Mahendra, Arteria juga menyampaikan bahwa cuti kampanye adalah kewajiban dan bukan hak.”Jika Ahok menyatakan bilang melaksanakan tugas adalah hak. Bagi kami, DPR melaksanakan tugas Gubernur adalah kewajiban.”

Menurut Arteria, cuti antara pegawai negeri sipil (PNS) dengan cuti penyelenggara negara iti berbeda. Sehingga tidak bisa disama-ratakan, kecuali Ahok mau disamakan statusnya dengan PNS.

LEGAL STANDING

Pada bagi lain, Arteria juga mengkritisi tentang kedudukan hukum (legal standing) Ahok sebagai pemohon uji materi ini, dengan menyatakan Ahok tidak memiliki legal standing.

“Yang memiliki legal standing itu adalah pasangan calon. Karena UU Pilkada mengatur tentang kampanye pasangan calon. Pak Ahok jelas katakan Saya, Perorangan yang sedang menjabat Gubernur.”

Akan berbeda, “Kalau, dia katakan saya ini seorang Gubernur yang sedang menjabat dan ingin mencalonkan kembali. Itu baru (Ahok) punya legal standing.”

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan tidak kerugian konstitusional. Justru, dalam permohonan Ahok ada kalimat yang bersifat asumtif dan kalimat menyatakan berpotensi.
“Ini adalah negara hukum. Jadi jangan main-main. Jadi, jangan bawa-bawa kalimat asumstif (bersifat asumsi) dan potensi. Jangan buat gaduh,” Arteria mengingatkan.

Pandangan senada juga disampaikan kolega Arteria, Sufmi Dasco Ahmad dan wakil pemerintah Widodo Sigit Pudjianto.

“Pemohon tidak memiliki legal standing sehingga permohonan uji materi tidak dapat diterima,” pinta Dasco.

Permintaan yang sama juga disampaikan Widodo. Mereka menilai cuti kampanye tidak bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945).

“Obyek permohonan yang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi,” tegas Widodo.

Permohonan Ahok diajukan, karena dinilai cuti kampanye menghambat dirinya sebagai Gubernur, untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, cuti kampanye itu bukan kewajiban, tetapi hak. Ahok mengajukan permohonan sebagai perseorangan yang menjabat Gubernur DKI.(ahi)