Monday, 23 October 2017

Listrik Tenaga Nuklir Harus Segera Direalisasikan

Senin, 5 September 2016 — 12:40 WIB
Dialog media terkait kebijakan energi nasional. (Ist)

Dialog media terkait kebijakan energi nasional. (Ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Rencana pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik dalam program energi nasional mengalami pasang surut sejak awal ditetapkan. Padahal persoalan energi menyangkut banyak aspek termasuk pembangunan ekonomi.

“Pembangunan disegala sektor membutuhkan dukungan energi. Karena itu persoalan kebutuhan energi ini harus segera direalisasikan,” kata Taswanda Taryo CEO of PMO RDE, Senin (5/9).

Menurutnya nuklir memang tidak bisa dihindari dalam kebijakan energi nasional. Sebab energi bersumber pada fosil seperti minyak dan batu bara akan habis dalam jangka waktu tertentu dan menjadi barang langka.   “Kelangkaan energi fosil membuat pada masa depan, energi fosil harganya meroket,” tambahnya.

Sebagai gambaran saja, saat ini harga minyak bumi 46 dolar AS per barrel. Pada 2050 harganya diperkirakan akan meningkat menjadi 100 dolar AS per barrel. Termasuk harga batu bara yang akan mencapai 100 dolar AS per ton.

Melihat fakta tersebut maka energi nuklir menjadi alternatif yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi ancaman kelangkaan energi.

Sebagai langkah implementasi kebijakan pembangunan PLTN, BATAN telah melakukan studi lokasi terbaik PLTN. Yakni di Ujung Lemah Abang, Ujung Watu dan Ujung Grenggengan Jepara.

Dan bersama-sama dengan lembaga lain termasuk Pemda melakukan pemetaan sosial, budaya dan ekonomi serta sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan PLTN layak dibangun di Jepara dengan mempertimbangkan berbagai faktor manfaat dan risiko.

Menurut Budi Santoso, dari Masy Peduli Energi dan Lingkungan,   PLTN memang erat kaitannya dengan sikap politik pemerintah. Karena itu perlu komitmen pemerintah untuk menetapkan PLTN sebagai solusi energi nasional.

“Secara pribadi Jokwo sudah kasih roadmap pembangunan PLTN. Tetapi menteri terkait sampai sekarang belum ada aksi, roadmap, belum dibuat juga,” pungkasnya.

Tetapi ia optimis berdasarkan kajian ulang semua jenis energi pengganti listrik yang diterbitkan pada, 2003 PLTN akan dijadikan kebijakan energi nasional.

Sebab, jika tidak maka pembangunan kita akan membutuhkan biaya bahan bakar untuk mendukung pembangunan ekonomi akan sangat besar.  “Harga nuklir akan jauh lebih murah dari jenis energi lainnya. Makanya kami optimistis,” pungkasnya.

Sepanjang kita masih mengandalkan energi fosil kata Arnold Soetrisnanto Ketua Komisi Energi,  Dewan Riset Nasional (DRN) maka Indonesia akan terus dilanda krisis energi. (faisal/win)