Friday, 20 September 2019

BPKP : Penyerapan APBD DKI Minim, Karena Harga Satuan Terlalu Rendah

Kamis, 15 September 2016 — 17:14 WIB
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI (ist)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta Berpendapat penetapan harga satuan yang terlalu rendah menjadi penyebab minimnya penyerapan APBD DKI 2016.

Untuk itu, BPKP menyarankan, penyusunan APBD tahun depan, pemerintah harus bisa menyesuaikan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

“Harga satuan yang ditetapkan pada tahun anggaran APBD tahun ini masih terlalu rendah. Akibatnya, beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi sehingga penyerapan APBD hingga saat ini juga tidak terlalu besar,” ujar Kepala  BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto usai menemui Gubernur Ahok di Balaikota, Kamis (15/9).

Data yang ada di tangannya, hingga pertengahan September, penyerapan APBD DKI baru mencapai 40 persen atau sebesar Rp 24 triliun. Menurutnya, ada beberapa hal terkait dengan standar biaya komponen.

Banyak pelaksanaan barang dan jasa masih di bawah standar sehingga calon peserta lelang tidak berminat. Berhubung proyek  tidak terealisasi, bakal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) makin menumpuk.

“Kami menyarakan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa lebih maksimal lagi dan mengantisipasi kondisi harga tahun depan,” paparnya.

Salah satu saran yang disampaikan kepada Ahok  yakni terkait penghitungan harga satuan. Sebab, hal ini menjadi salah satu kendala utama pada gagalnya pelaksanaan sejumlah item  proyek pembangunan.

“Agar pelaksanaan nanti lebih lancar, maka proses pengadaan barang dan jasa supaya menetapkan harga satuan yang lebih memadai pada tahun 2017,” papar Bonny. (Joko/win)