Tuesday, 20 November 2018

Ahok: Terjadi Kekacauan Konstitusional Jika Plt Gubernur Teken APBD

Kamis, 6 Oktober 2016 — 10:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  di Balaikota, (ikbal)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) РGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  menyebut akan terjadi kekacauan konstitusional jika Pelaksana Tugas (Plt) gubernur diizinkan menandatangai APBD Jakarta 2017. Hal ini menurutnya melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

” Makanya itu yang kita perdebatkan di MK. Kalau dia bisa tandatangani akan terjadi sebuah kekacauan konstitusi. Karena jelas di UUD 45 menyatakan gubernur dan pemerintah itu sama, berbeda dengan kepala daerah dengan menteri,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Seperti diberitakan, Gubernur Ahok tengah mengajukan permohonan uji materi peraturan kepala daerah petahana harus cuti kampanye jika kembali mengikuti pilkada. Jika permohonan tersebut ditolak maka pria yang kerap disapa Ahok ini harus cuti. Sedangkan tugasnya akan digantikan Plt dari Kementeriam Dalam Negeri.

Mantan bupati Belitung Timur ini menambahkan pejabat pengganti bisa menandatangai APBD jika dirinya sudah berhenti, bukan cuti.

Ahok mengajukan uji materi UU Nomor 10 tentang Pilkada Tahun 2016 pasal 70 ayat 3 huruf ‘a’ yang mengatur tentang keharusan cuti selama kampanye bagi kepala daerah petahana. (ikbal/win)