Sunday, 23 July 2017

Urai Kemacetan Lalu Lintas Jangan Biarkan DKI Sendirian

Senin, 10 Oktober 2016 — 6:17 WIB

KEMACETAN lalu lintas Ibukota semakin hari semakin menjadi-jadi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya dinilai belum menyentuh akar persoalan. Masyarakat pun dibuat stres dan frustrasi karena harus menghadapinya setiap hari.

Kapan kemacetan Jakarta akan terurai? Begitulah pertanyaan yang mendekam di benak warga selama ini. Dan, selama itu pula tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, mengeluarkan pernyataan yang cukup menjanjikan terkait kemacetan Jakarta.

Ia berani menyebut kemacetan Ibukota akan bisa diurai pada tahun 2022. Menurut Djarot, pada tahun tersebut, pembangunan jaringan transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT) atau kereta ringan sudah terealisasi dan efektif beroperasi.

Sembari menunggu kedua moda transportasi itu rampung, Djarot menegaskan Pemprov DKI juga menyiapkan program electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar untuk menekan penggunaan kendaraan ptibadi.

Kita mengapresiasi upaya Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, perjuangan tidak cukup sampai di situ. Pasalnya, kemacetan Jakarta adalah sebuah persoalan yang kompleks. Solusinya tak bisa dikerjakan oleh Pemprov DKI sendirian. Proyek MRT atau pun LRT tak akan banyak artinya jika kota-kota di sekitaran¬ Ibukota tak ikut mendukung upaya membebaskan Jakarta dari kemacetan.

Apalagi jika pemerintah pusat tidak campur tangan, penanganan kemacetan Jakarta dipastikan makin sulit untuk direalisasikan. Hal ini mengingat berbagai kewenangan terkait kendaraan bermotor ada di tangan pemerintah pusat.

Misalnya saja soal produksi mobil murah dan longgarnya aturan pembelian kendaraan bermotor. Kedua faktor inilah yang membuat populasi kendaraan seolah tak terkendali hingga menciptakan kemacetan parah.

Jadi, menurut hemat kita, pemerintah pusat harus segera turun tangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jangan biarkan Pemprov DKI berjuang sendirian. Ingat, kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Ibukota semakin besar dari tahun ke tahun.

Dalam catatan Azas Tigor Nainggolan, seorang pengamat transportasi, jika di tahun 2012 kerugian akibat kemacetan Jakarta berkisar antara Rp45-48 triliun, maka pada 2015 jumlahnya membengkak menjadi Rp65 triliun pertahun. Sebuah angka yang sangat fantastis dan tak boleh dibiarkan terus berkembang. ^^