Friday, 19 July 2019

PT Aetra Tangerang Dinilai Abaikan Pemeliharaan Cisadane

Kamis, 3 November 2016 — 17:21 WIB
Spanduk protes YAPELH) di dekat Pintu Air 10 Kota Tangerang.(Awang)

Spanduk protes YAPELH) di dekat Pintu Air 10 Kota Tangerang.(Awang)

TANGERANG (Pos Kota) – Perusahaan air minum swasta  PT AETRA Tangerang dituding telah mengabaikan penanggulangan dan pemulihan kondisi eksisting Sungai Cisadane. Perusaan itu dinilai tidak ada perhatian dan rasa tanggung jawab dalam pemeliharaan Sungai Cisadane yang dijadikan Sumber baku oleh PT. AETRA.

“Kami mendesak kepada Pemerintah  dan DPRD Kota Tangerang untuk segera membuat rekomendasi kepada BBWS Cilicis, meminta untuk segera memindahkan Intake milik PT. AETRA Tangerang karena tidak memberikan Kontribusi apapun dalam pemulihan Sungai Cisadane pada umumnya, dan bagi Kota Tangerang pada khususnya,” ujar Ade Priyanto selaku aktivis  dari Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (YAPELH), kepada Pos Kota, Kamis (3/11).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat mengusut tuntas dugaan Gratifikasi izin pendirian Bangunan Intake PT AETRA Tangerang di wilayah Kota Tangerang. Perusahaan konsorsium PT Acuatico (Singapura) dengan PT Recapital ( dalam negeri) ini, telah lima tahun beroperasi menguras air sungai Cisadane, untuk melayani 72 ribu rumah tangga, dan 300 industri di Kabupaten Tangerang.

Sungai Cisadane merupakan sumber kehidupan bagi setiap mahluk hidup yang dilintasinya. Sungai yang mengalir dari Bogor- Jawa Barat, melintasi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan bermuara di Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Mereka bekerjasama melayani 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang, hingga 2034 dengan sistem BOT, ddengan diakhir masa kontrak, akan memberikan semua peralatan instalasi kepada pihak Pemkab Tangerang.

Rutin Membersihkan

Menurut Bagian Humas PT Aetra Tangerang, Edy Satriai,  memang pihaknya rutin membersihkan di sekitar wilayah intake di Pintu Air 10. “Kami tidak menyumbang sampah di Sungai Cisadane, tetapi banyak perusahaan lain membuang limbah di luar kekuasaan kami,” sambung rekannya, Chairul Anam, Kamis (3/11). Diakui Edy, pihaknya memang tidak berkontribusi secara langsung kepada Pemkot Tangerang.

Mereka mengaku membayar pajak di kisaran Rp 50 juta setiap bulan kepada Pemerintah Provinsi Banten. “Pajak permukaan sungai ini kan memang wewenangnya  pihak Provinsi,” kata Edy. Dia mengaku tidak tahu, bagaimana kompensasi kepada warga Kota Tangerang melalui provinsi.  (Awang/win)