Saturday, 20 October 2018

Komisi III DPR : Kasus Ahok Ujian Bagi Kapolri Tito Karnavian

Selasa, 15 November 2016 — 11:11 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi III DPR menilai kegaduhan nasional yang disebabkan “keusilan” Ahok mengusik keyakinan agama lain memunculkan pro kontra, yang juga merembet kepada mutasi tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Saya meyakini saat ini Jenderal Pol Budi Gunawan sangat bahagia dan bersyukur batal ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Kepala Polri. Katimbang Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sekarang saya yakini terbeban mental karena tekanan banyak pihak dalam menangani kasus penodaan Al-Qur’an oleh Ahok, yang membuat kegaduhan nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi III, Desmon J Mahesa, kepada wartawan, Selasa (15/11).

Pertimbangannya, ia menjelaskan, Budi Gunawan yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pasca menduduki Wakil Kapolri semasa Kapolri Jenderal Badrodin Haiti merupakan kandidat kuat Kapolri sejak menjabat Kepala Bareskrim Polri. Tetapi, hak prerogratif Presiden Joko Widodo menetapkan dan melantik Tito Karnavian sebagai Kapolri, yang angkatan lulus tahun 1987 atau melampaui lima angkatan seniornya pasca Badrodin Haiti angkatan 1982.

Sementara kasus Ahok alias Basuki T Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta, hasil Fatwa MUI menyatakan ucapan Ahok terkait Surat Al Maidah 51 merupakan penistaan agama.

Reaksi damai untuk penegakan hukum pun muncul dengan ratusan ribu orang pada 14 Oktober (Jilid ke-1), dan sekitar dua jutaan orang pada 4 November (Jilid ke-2). Media sosial dan massa berpolemik, hingga Presiden Joko widodo menemui Prabowo Subianto di Hambalang, MUI-NU-Muhmmadiyah diundang ke Istana Negara, dan mengunjungi markas satuan-satuan elit TNI-Polri.

Ujian Bagi Kapolri Tito

Kasus Ahok, katanya, menjadi ujian berat bagi Kapolri Tito dengan tarohan jabatannya dengan masa pensiun sampai 2022. Apabila gagal dan diberhentikan, ia melanjutkan, maka Tito menyandang  jenderal penuh tanpa jabatan sampai lima (5) tahun mendatang.

Karena itulah, Desmon, menyarankan Kapolri Tito bekerja sesuai koridor hukum tanpa mempertimbangkan tekanan-tekanan pihak luar Polri dari pihak mana pun.

“Koridor Polri adalah penegakan hukum, abaikan intervensi non-hukum yang mengganggu instabilitas persatuan kesatuan bangsa Negara ini,” tandas politikus Fraksi Gerindra itu. (rinaldi/win)