Monday, 19 November 2018

Ujian Nasional Dihapus Mulai 2017

Jumat, 25 November 2016 — 15:07 WIB
Muhadjir Effendi, Mendikbud RI.

Muhadjir Effendi, Mendikbud RI.

JAKARTA (Pos Kota) – Keputusan drastis dibuat Mendikbud Muhadjir Effendy. Ia  moratorium (penghentian sementara)  Ujian Nasional (UN), dan akan dimulai pada 2017. Hal itu  akan diberlakukan untuk seluruh jenjang pendidikan dan sekolah di seluruh Indonesia.

Menurut Mendikbud, keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).  “Kami memutuskan akan diberlakukan moratorium mulai tahun depan. Kapan akan diberlakukan lagi itu urusan nanti lah,” kata di Jakarta, Kamis (24/11).

Ia mengungkapkan, keputusan moratorium diambil setelah sebelumnya pihak Kemdikbud melakukan kajian yang melibatkan sejumlah pihak terkait. “Keputusan moratorium ini setelah mempertimbangkan fungsi UN sebagai alat pemetaan sudah cukup,” ujarnya.

Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

“Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Presiden, kata Muhadjir, sudah setuju. “Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” tandasnya..

Diakatakannya,  UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.

Data hasil pemetaan sementara ini, menurut Muhadjir ada 30 persen sekolah yang sudah di atas standar nasional. Sementara sisanya masih di bawah standar. “Karena itu tugas kita bukan memetakan terus.

Terkait anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai UN nantinya akan dialihkan untuk pembiayaan revitalisasi sekolah dan kualitas guru sebagai tindak lanjut pemetaan.

Meskipun keputusan moratorium sudah final di tingkat kementerian, namun menurut Muhadjir hasil akhirnya masih menunggu persetujuan presiden. “Karena moratorium ini membutuhkan (Inpres) instruksi presiden,” jelasnya. Ke depan kata Muhadjir, hasil pemetaan UN yang selama ini sudah ada akan ditindaklanjuti.

“Saya kira sudah cukup pemetaannya, tinggal bergerak untuk menindaklanjuti hasil pemetaan yang sudah ada,” ungkapnya. Tanpa UN, kata Muhadjir, evaluasi proses belajar mengajar akan tetap ada, namun dikembalikan menjadi hak dan kewenangan guru, baik pribadi maupun kolektif. “Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi saja,” katanya. (*/win)

  • Dedy Nursyamsi

    Kelulusan lebih mendaerah. Murid tidak teraniyaya dengan standar nasional sementara fasilitas dan pendidik tidak sama antar daerah

  • Herdy Wibisono

    Trus….utk tahu tidaknya kelulusan yg standar..gimana…?