Monday, 24 September 2018

Presiden Jokowi: Pengahapusan Ujian Nasional Baru Wacana

Sabtu, 26 November 2016 — 15:18 WIB
Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Jokowi menegaskan, penghapusan Ujian Nasional (UN) baru sebatas wacana, dan belum diputuskan pemerintah. Ia mengakui sudah menerima laporan Mendikbud Muhadjir Effendy, namun soal UN belum dibahas di rapat terbatas (ratas) kabinet.
“Nanti dalam waktu dekat pemerintah akan menggelar rapat terbatas yang membahas hal tersebut,” kata Jokowi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/11).

Menurut Kepala Negara, rencana penghapusan UN masih dalam wacana.‪ “Oh masih proses, belum dirataskan, belum,” ujar  Jokowi menanggapi pertanyaan para jurnalis.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi  mengakui bahwa telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait wacana penghapusan UN tersebut. “Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi tentu saja harus ada rapat dulu,” tambah Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menyatakan akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan.

“Harus ada rapat terbatas yang nantinya kita putuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita kalau diperlukan, dilakukan,” terang Jokowi.

Seperti diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.

Hal ini dikarenakan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sedangkan saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya sudah di atas standar nasional yang telah ditetapkan berdasarkan nilai integritas dan skor akademik. (Johara/win)

  • nardi

    Baiknya yang dihapus itu biaya asekolah baik dari tingkat SD sampai tingkat S1, sama-sama anak bangsa masak antara DKI dan Provinsi yang lain biaya sekolah beda. Dan baiknya menteri pendidikan ada dua, yang satu pendidikan formal dan yang satulagi pendidikan non formal( ketrampilan ), dana( uang negara ) akan lebih bermanfa’at daripada digunakan untuk membiayai suatu permainan yang notabene tidak ada gunanya bagi bansa dan negara.