Friday, 23 August 2019

Korupsi Dana Pengendali Banjir Rp 92 Miliar, Tiga Pejabat Pemkot Jaksel Dibui

Senin, 28 November 2016 — 19:24 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung jebloskan tiga pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Rutan Kejagung terkait kasus Swakelola alias Proyek Pengendali Banjir senilai Rp92 miliar lebih.

“Mereka dinilai telah cukup bukti untuk ditahan,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Fadil Zumhana , Senin (28/11).

Mereka ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan penyidikan. Mereka dijerat UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No.31/1999 yang diubah dengan UU No.20/2001. Ancaman hukuman 20 tahun.

Ketiga pejabat tersebut, Fahrurozi (Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jaksel, periode Juni 2013-2014), Herry Prastowo (Staf Penyelidikan Pengujian dan Pengukuran Dinas Bina Marga Pemprov DKI/mantan Kasubag Tata Usaha Sudin PU Tata Air Jaksel) dan Irvan Amtha (Staf Badan Diklat Provinsi DKI/mantan Kasudin PU Tata Air Jaksel).

Mereka dijadikan tersangka sesuai surat perintah penyidikan (Sprindik) khusus nomor: Print-107 s/d 109/F.2/Fd.1/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

REKANAN

Fadil belum dapat mengomentari soal pertambangan tersangka baru, karena proses penyidikan masih terus berlangsung. “Tunggu saja,” katanya.

Mengingat dari daftar tiga tersangka di Pemkot Jaksel, belum menyentuh rekanan atau pemenang lelang proyek yang bernilai puluhan miliar tersebut. Padahal, dalam persidangan Sanusi dalam kasus suap, di Pengadilan Tipikor Jakarta terungkap bagaimana rekanan proyek pengendali banjir membelikan mobil mewah hingga rumah mewah.

Dalam penyidikan kasus pengendali banjir ini, Kejagung sudah tetapkan 14 tersangka untuk proyek yang sama, di Pemkot Jakarta Barat dan 13 tersangka di Pemkot Jakarta Timur. Serta satu tersangka di Pemkot Jakarta Utara.

Kasus ini pengembangan proyek yang sama, tahun anggaran 2013 – 2014 yang dibiayai oleh APBD DKI.

Namun, seperti diutarakan oleh Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Yulianto, pola kasus pengendali banjir di Jaksel sama polanya, yang terjadi di Pemkot Jakbar dan Jaktim.

Dari informasi di Kejagung, proyek ini sudah dibancak sejak dari perencanaan sekitar 30 persen, tingkat pelaksana 30 persen dan pengawasan 10 persen. Diduga negara dirugikan puluhan miliar rupiah.

“Bisa dibayangkan, kalau daerah Selatan terus dilanda banjir, seperti terekahir di Kawasan Kemang. Ini tidak bisa dibiarkan. Kejagung harus usut keakar-akarnya,” kata pengamat hukum Iqba Daud Hutapea. (ahi)