Saturday, 17 November 2018

Perang Opini Pasca Aksi

Serampangan Terapkan UU ITE Akan Picu Masalah Baru

Kamis, 8 Desember 2016 — 16:52 WIB
politisi DPR dari PKS Mahfudz Siddiq

politisi DPR dari PKS Mahfudz Siddiq

JAKARTA, PoskotaNews.Com –  Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfuz Sidik menyatakan, aksi damai 411 dan 212 ternyata masih menyisakan masalah. Pasalnya,  tindakan “perang” opini dan informasi antara pihak yang pro dan kontra, mulai didekati dengan penegakan hukum melalui UU ITE.

Mahfuz mempertanyakan, apakah ini akan menuntaskan masalah atau malah menimbulkan masalah baru?  Menurutnya, kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah-uyah, maka akan ada ribuan netizen yang akan masuk penjara.

“Kalau UU ITE diterapkan gebyah uyah atau pukul rata, baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain,” ungkap Mahfuz Sidik, Kamis (8/12/2016).

Masih menurut angota DPR dari Fraksi PKS itu, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi.

“Kalau gak ada kasus Ahok, gak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yg terikat dgn UU Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik,” kata Mahfuz.

Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika memang tak bisa dihindari dalam konteks kasus Ahok. Kalau semua bentuk pelanggaran akan  diproses hukum, bisa dipastikan negeri ini akan ramai kembali.

Menurut Mahfuz, nanti akan ada pihak yang melaporkan Kapolri dengan mengatakan  melakukan kebohongan publik karena pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi, tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi berangkat.

Akan ada pihak melaporkan panitia 412 karena melanggar penggunaan car free day (CFD) untuk kegiatan dengan atribut parpol. Akan ada pihak yang mengadukan sesama netizen karena pelecehan dan pencemaran nama baik.

“Coba buka lagi media sosial semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari Presiden, Kapolri, Ahok dan juga Habib Riziq, Bachtiar Nashir, dan lain-lain. Apakah semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum?” tanya Mahfuz.

Menurut Mahfuz, yang merupakan warga asli Betawi ini,  pemerintah harus melihat dan menyikapi  “perang opini dan informasi” di media sosial sebagai potret realitas sosial masyarakat Indonesia.

Presiden sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 jutaan. “Bahkan, Jokowi-lah yang memelopori kampanye via medsos pada saat pilgub DKI dan Pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat,” tandasnya.

Menyikapi hal itu, Mahfuz meminta pemerintah mulai mengintensifkan pendidikan ke masyarakat luas tentang penggunaan internet yg benar dan baik. Meski UU ITE mengatur ttg bentuk pelanggaran dan sanksi pidananya, tapi belum saatnya menerapkan hal itu dalam konteks imbas kasus Ahok ini.

“Jika pemerintah serampangan menerapkan sanksi pidana pada UU ITE, percayalah ini hanya akan menimbulkan masalah baru. Kita akan capek sendiri,” tegasnya. (*/win)