Sunday, 16 December 2018

Mendagri Tjahjo Kumolo:

Gunakan Dana Desa Oleh Warga, Jangan Abaikan Infrastruktur Sosial

Jumat, 9 Desember 2016 — 10:52 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

JAKARTA (Pos Kota) – Penggunaan dana desa jangan  mengabaikan pembangunan infrastruktur sosial. Sejauh ini, infrastruktur sosial, seperti sarana air bersih dan MCK, bukan saja di desa tertinggal yang belum ada, namun juga di wilayah relatif maju. Penggunaan dana desa harus dikerjakan oleh warga desa.

“Membangun infrastruktur desa itu penting, tapi infrastruktur sosial juga sangat penting,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat peluncuran buku Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berjudul “Menuju Desa Mandiri” dan “Jelajah Desa Nusantara”, di Jakarta, Rabu malam (7/12).

Infrastruktur sosial di desa  yang mendesak untuk dibangun, lanjut Tjahyo, antara lain infrastruktur air bersih, mandi cuci kakus (MCK) dan sebagainya.  Menurutnya , minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, namun juga di daerah yang pembangunan infrastrukturnya sudah relatif maju.

“Di sejumlah desa di jawa masih terjadi, bahkan di sejumlah kelurahan di pinggir   bandara Soekarno Hatta persoalan infrastruktur sosial juga masih nampak,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengatakan bahwa Kemendagri akan bersama Kementerian Desa PDTT dalam membangun desa, dengan garis tugas yang jelas.

Dimana kementeriannya akan fokus dalam melakukan efisiensi tata kelola pembangunan desa, dan tidak ikut campur dalam persoalan penggunaan dana desa.  “Kemendagri tidak ikut campur. Kami  fokus pada  tata kelola desa bagaimana agar efisien,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya,  Kemendagri tengah fokus memberi bimbingan agar perangkat desa memahami manajemen desa efektif dan efisien.  Juga bagaimana agar aparat desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang jumlahnya begitu besar.  “Sekarang sudah 83 persen aparat desa menerima bimbingan, masih akan terus berjalan,” sebutnya.

Tjahjo berharap, seluruh pemangku kepentingan agar mendorong terwujudnya pembangunan desa yang seutuhnya. “Sebab yang terjadi selama ini kita itu membangun di desa, bukan membangun desan dan orang luar yang mengerjakan,” ujarnya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo menambahkan bahwa dana desa akan didorong menjadi stimulus pembangunan desa.  “Saat ini baru 4.000 BumDes yang keuntungannya diatas Rp100 juta, lainnya baru sekedar papan nama, baru merintis dan perlu pembinaan,” tegasnya. (Tri/win)