Wednesday, 21 November 2018

MPR: Terapkan UU ITE, Kapolri Jangan Untuk Kepentingan Penguasa

Sabtu, 10 Desember 2016 — 14:38 WIB
Wakil Ketua MPR Mahyudin.

Wakil Ketua MPR Mahyudin.

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan parlemen meminta pemerintah Cq Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bijak menerapkan Undang Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kasus Ahok. Pasalnya, kesalahan menerapkan kebijakan itu rawan memunculkan masalah baru.

Bagi wakil ketua MPR, Mahyudin, keberadaan UU ITE nomor 11 tahun 2008 merupakan penertiban masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan bukan sarana saling mengejek yang memunculkan kebencian yang pada gilirannya perpecahan nasional.

“Tugas kepolisian itu menegakkan hukum secara profesional dan proporsional sebagai aparat negara dan bukan alat kepentingan pribadi penguasa,” ujarnya kepada wartawan parlemen Senayan, Jumat (9/12).

Dijelaskannya, UU ITE revisi yang disahkan paripurna DPR pada 27 Oktober 2016 itu diharapkan mampu mempererat persatuan kesatuan dan nasionalisme negara bangsa ini berdasar Pancasila, UUD 1945, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Empat Pilar Bangsa MPR itulah pegangan seluruh anak bangsa ini,” ujarnya sewaktu sosialisasi kepada pelajar dan Ormas di Berau, Kaltim.

Pemicu gaduh

Di bagian lain, anggota Komisi I DPR Mahfudz Sidik megakui pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika tak bisa dihindari dalam konteks kasus Ahok. Hanya saja, ia menambahkan kalau semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum memakai UU ITE bisa dipastikan negeri ini akan kembali gaduh.

Pasalnya, ia menjelaskan, semua penyimpangan dalam pemanfaatan media publik bisa diterapkan masuk UU ITE bernomor 11 tahun 2008 yang direvisi sah dalam rapat paripurna DPR pada 27 Oktober 2016.

Contohnya, Kapolri bisa dilaporkan pembohongan publik melalui UU ITE karena membolehkan massa Aksi Bela Islam III (Jumat, 2/12) di Monas, Jakarta, tetapi di sejumlah daerah Kapolda menghalangi massa aksi ke Jakarta.

Atau, laporan polisi terkait panitia Parade Kita Indonesia, minggu (4/12) yang melanggar aturan Car Free Day di Monas karena ajang atribut partai politik dan merusak taman-taman kota. Disusul saling lapor antar-netizen karena pelecehan & pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 dan 28 UU ITE.

“Coba buka lagi sosmed, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari Presiden, Kapolri, Ahok dan juga Habib Riziq, Bachtiar Nashir, dan lain-2. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum?” tanya anggota DPR Fraksi PKS itu.

Menanggapi UU ITE dipakai alat penguasa mirip UU Subversif, Mahfuz Sidik mengingatkan pemerintah Cq Polri untuk tidak serampangan menerapkan UU ITE bagi kepentingan pengusa.

“Kalau pemerintah salah menerapkan UU ITE maka sama saja memicu masalah baru, yang jauh dari idealisme diberlakukannya UU ITE tentang kesantunan dalam ber-sosmed yang pada gilirannya memuluskan pembangunan nasional yang berkeadilan.” (rinaldi/win)