Tuesday, 24 January 2017

MENUNGGU SIKAP MPR

Kamis, 15 Desember 2016 — 5:57 WIB

Oleh Harmoko

ISTILAH makar, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Tetapi, khusus di Indonesia, ternyata ada yang lebih serius daripada sekadar makna yang ada di kamus itu. Apa?

Begini. Ketika bangsa ini bersepakat bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi dasarnya, maka pemerintah yang sah adalah pemerintah yang dibentuk berdasarkan konstitusi dasar itu. Ketika banyak pihak mengatakan bahwa UUD 1945 yang kita pakai sejak 2002 bukanlah UUD 1945 yang asli, bagaimana dengan pemerintahnya?

Alasan itu pula yang disampaikan oleh Rachmawati Soekarnoputri ketika dirinya menolak disebut telah melakukan makar. “Menurut saya, UUD 1945 sudah tidak lagi asli karena sudah empat kali diamendemen sehingga bersifat liberal dan kapitalistik,” kata Rachmawati dalam sebuah kesempatan sebagaimana dikutip berbagai media massa.

Atas dasar itulah, Rachmawati yakin bahwa upaya memberlakukan UUD 1945 yang asli bukanlah perbuatan makar. Pemahaman seperti ini sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Teddy Rusdy pada bukunya yang berjudul Jati Diri, Doktrin, dan Strategi TNI.

Teddy Rusdy mengingatkan bahwa dalam proses perubahan UUD 1945, MPR sebenarnya telah memiliki sejumlah kesepakatan, yakni:

1. mempertahankan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945;

2. mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. mempertahankan sistem pemerintahan presidensial;

4. menegakkan prinsip check and balance;

5. memindahkan ketentuan-ketentuan normatif yang ada dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD 1945;

6. perubahan dilakukan dengan cara adendum.
Meski begitu, kenyataannya, semua kesepakatan tersebut dilanggar oleh para elite politik di MPR, terbukti pada kenyataan bahwa:

1. walaupun Pembukaan UUD 1945 tetap ada, isi pasal-pasal perubahannya banyak yang bertentangan dengan jiwa dan semangat isi Pembukaan;

2. walaupun bentuk negara masih disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada kenyataannya bentuk negara hasil perubahan dirancang menuju negara federal;

3. walaupun disebut mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, kenyataannya berubah condong ke parlementer;

4. kelembagaan yang dihasilkan untuk menegakkan check and balance, kenyataannya antara lembaga-lembaga tinggi negara tidak saling mengawasi, melainkan saling menguasai;

5. memindahkan ketentuan-ketentuan normatif yang ada di Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal, kenyataannya malah menghilangkan Penjelasan yang sangat penting bagi Pembukaan dan Batang Tubuh;

6. perubahan yang seharusnya dilakukan dengan cara adendum, kenyataannya dilakukan dalam bentuk pergantian naskah. Bukankah perubahan secara adendum seharusnya mempertahankan rumusan naskah lama, sedangkan rumusan naskah baru ditambahkan pada lampiran?

Jadi, ketika ada anak bangsa ingin menegakkan UUD 1945 yang asli sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mengapa disebut makar? Wacana publik untuk menyelamatkan NKRI dari cengkeraman paham liberal dan kapitalisme ini seharusnya segera diakomodasi oleh MPR. Sejumlah anggota MPR sebenarnya juga ada yang memeiliki keinginan yang sama. Tetapi, memang, ada dua arus di MPR. Arus pertama menginginkan pemberlakukan kembali UUD 1945 yang asli, arus kedua adalah mereka yang menginginkan amendemen kelima.

Apa pun alasan masing-masing pihak, kita jangan membiarkan wacana ini bergerak liar, apalagi sampai terjadi gerakan ekstra parlementer. MPR harus segera membicarakan hal ini untuk mendapatkan titik temu. Ini bukan soal upaya penggulingan pemerintah. Ini soal upaya agar NKRI tetap berdiri tegak di atas dasar ideologi Pancasila yang dijabarkan pada konstitusi dasarnya, yakni UUD 1945 yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, bukan nilai-nilai liberal-kapitalisme. Mudah-mudahan MPR segera bersikap. ( * )

Terbaru

wn2
Selasa, 24/01/2017 — 18:09 WIB
Ditangkap di Rumah Mewah di Kapuk
Sepasang Kekasih Diduga Pengendali Tujuh WN Tiongkok
ahok
Selasa, 24/01/2017 — 17:47 WIB
Juru Kamera Tak Simak Omongan Ahok