Wednesday, 24 July 2019

Risih Ruangan Kotor dan Bau Asap, Airin Berlakukan Perda Tanpa Rokok

Sabtu, 17 Desember 2016 — 10:48 WIB
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat penandatanganan komitmen
bersama tanpa asap rokok di Kec. Ciputat. (anton)

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat penandatanganan komitmen bersama tanpa asap rokok di Kec. Ciputat. (anton)

TANGERANG (Pos Kota) – Usulan, sosialisasi dan pembentukan satuan tugas (Satgas) anti rokok di tujuh kecamatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ternyata tak main-main. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengaku risih melihat berbagai ruangan  kotor akibat rokok dan bau asap.

Oleh karena itu, Pemkot Tangsel  akan mewajibkan penerapan Perda No. 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di sejumlah tempat keramaian atau tempat umum seperti dalam angkutan umum atau angkot, mal, perkantoran, rumah sakit, puskesmas dan pasar modern, pasar tradisional, sekolah serta lainnya.

“Tak hanya risih melihat salah satu ruangan rapat yang penuh asap rokok saja saat kegiatan rapat dan pertemuan tapi juga meningkatnya penderita inspeksi saluran pernafasan atas (ISPA) setiap tahun di Kota Tangsel juga menjadi salah satu alasan kenapa Perda KTR ini harus disahkan dan dilaksanakan secepatnya,” tegas Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Jumat (16/12).

Ia berbicara itu usai penandatanganan komitmen bersama tanpa asap rokok di Aula Kec. Ciputat,  didampingi Camat Ciputat  Andi Patabai, Kapolsek Ciputat Kompol Tatang Syarif dan Danramil Ciputat Kapten Inf Ober Purba.

“Jelas sangat risih saat mau masuk ruangan rapat ternyata di dalam ruangan tercium bau asap rokok,” tutur Airin Rachmi Diany yang menambahkan dari data warga Kota Tangsel yang terserang ISPA tahun 2013 tercatat sekitar 70 ribu orang dan tahun 2014 mencapai 76 ribu orang tentunya jumlah penyakit ini juga bertambah selama kurun waktu dua tahun belakangan ini.

Untuk menegaskan program ini tentunya Pemkot Tangsel secepatnya membentuk  Satgas yang akan disebar di tujuh kecamatan mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada termasuk pihak swasta di Kota Tangsel.

“Saya sudah minta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Suharno dan jajaran terkait lainnya membentuk Satgas anti rokok dan cepat bergerak serta melakukan sosialisasi terhadap payung hukumnya yaitu Perda no. 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok (KTR),” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Dinkes Tangsel, Suharno, mengatakan pihaknya secepatnya akan membentuk Satgas tanpa rokok terlebih dulu serta melakukan sosialisasi secara bertahap. “Semua harus bergerak intens serta sosialisasi berkaitan dengan hal itu,” tuturnya.

Mereka atau masyarakat yang melanggar KTR saat tertangkap tangan akan dikenakan denda pidana minimal tiga hari dan maksimal denda Rp 1 juta. Untuk korporasi penjual atau promosi dapat dikenakan denda minimal tiga bulan penjara dengan denda maksimal Rp 50 juta, katanya. (anton/win)