Thursday, 20 July 2017

AWAS ADU DOMBA

Senin, 19 Desember 2016 — 6:13 WIB

ORANG asing boleh mendirikan ormas di Indonesia? PP Nomor 58/ 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo 2 Desember 2016 itu pun menuai tanggapan negatif dari berbagai pihak. Toh, pemerintah memiliki alasan pembenaran. Lantas?

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 34 PP tersebut, ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Ormas dimaksud terdiri atas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Banyak pihak mempertanyakan hal tersebut. Tetapi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengemukakan, selama ini sudah banyak ormas asing beroperasi di Indonesia. PP ini diterbitkan, katanya, justru untuk mengantisipasi potensi penyelewengan.

Hal itu tertuang pada Pasal 35: “Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud wajib memiliki izin prinsip yang diberikan oleh menteri yang menyelenggaran urusan luar negeri dan izin operasional yang diberiken oleh pemerintah atau pemerintah daerah.”

Secara normatif, pernyataan Menteri Yasona sepertinya bisa diterima demi kepentingan Indonesia sebagai negara berdaulat. Tetapi, tak sedikit yang mengkhawatirkan bahwa hal-hal yang bersifat normatif bisa tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Legalitas ormas asing itu bukan tidak mungkin dijadikan kedok untuk memasukkan misi dan kepentingan pihak asing di negara kita.

Kalau itu yang terjadi, bukan tidak mungkin pula ke depan kita akan panen konflik-konflik horizontal. Dalam kondisi tertentu, hal ini riskan terhadap kemungkinan terjadi benturan antara ormas asing dan ormas-ormas lokal yang bervisi nasionalisme, tak terkecuali ormas muslim selaku umat mayoritas di Indonesia.

Sangat mungkin hal ini sebuah kekhawatiran prematur, tetapi mengingat pola adu domba merupakan bagian dari strategi perang asimetris, kita layak mewaspadainya. Dalam perang asimetris, bukankah ada agenda agar segenap anak bangsa terus digaduhkan dengan persoalan-persoalan hilir? Ketika kita sibuk di persoalan hilir, skema kolonialisme di hulu pun berlangsung, yakni penguasaan ekonomi dan pencaplokan sumberdaya alam oleh asing.

Dari kacamata geopolitik, sebuah negara target dijadikan ajang kegaduhan di sana-sini, geruduk sini dan geruduk sina, rakyat diadu dpmba, di sisi lain negara kehilangan banyak asetnya. Celakanya, kita baru sadar setelah semuanya babak belur. Mau? Tentu saja tidak! ( * )