Thursday, 20 September 2018

MUI: Fatwa itu Rekomendasi ke Pemerintah

Selasa, 20 Desember 2016 — 17:44 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf  Amin.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin.

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah harus turun tangan mencegah pemaksaan pemakaian atribut nonmuslim bagi pekerja muslim pada hari-hari besar tertentu. Hal ini dalam rangka menjaga akidah seorang muslim agar tidak mengenakan pakaian non muslim

“Kami minta pemerintah mencegah, mengawasi pihak yang melakukan pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran muslim. Ini rekomendasi ke pemerintah,” ungkap Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin dalam konferensi pers di Gedung MUI, Jl Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

Ma’ruf menegaskan, adanya fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 untuk menjaga umat muslim menjaga akidahnya sebagai bentuk saling menghormati agama lain. “Secara jelas fatwa tersebut ditujukan kepada umat Islam agar menjaga akidah. Menggunakan atribut nonkmuslim melanggar akidah,” katanya.

Dikatakan,meski penggunaan atribut dianggap sebagai bagian dari kebhinekaan, tetapi umat Islam tetap Islam, nonmuslim tetap saja nonmuslim yang tidak boleh dicampuradukkan atas dasar apapun.

Terkait munculnya aksi ormas yang melakukan sweeping, Ma’ruf menilai hal itu tidak benar. Cara itu merupakan bentu salah memaknai fatwa. Kalau itu terjadi maka kewenangan aparat untuk mengambil tindakan.

“Sweeping itu cara memahami fatwa yang tidak tepat. Kami imbau kepada ormas agar tidak melakukan sweeping, pihak keamanan harus mencegah hal itu. Begitu juga kita berharap pemilik perusahaan agar tidak lagi memaksa masyarakat,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf mengingatkan lagi, walaupun ketentuan ini fatwa, mestinya dapat dijadikan regulasi. Kalau ada regulasinya, maka akan lebih tertib dan terjaga sehingga tidak perlu lagi ada sweeping. “Karena ada aturan baku dan konsekuensinya,” paparnya.(*)