Thursday, 30 March 2017

EKONOMI INDONESIA

Kamis, 22 Desember 2016 — 5:51 WIB

Oleh Harmoko
TIDAK saja pengamat, pemerintah sendiri mengakui bahwa perekonomian Indonesia tahun 2017 masih menghadapi banyak tantangan. Selain faktor eksternal, tantangan juga berasal dari faktor internal, dari dalam negeri.

Secara eksternal, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, misalnya, oleh berbagai pihak diprediksi akan mengubah tata ekonomi global. Sebagaimana dikemukakan selama masa kampanye, Trump akan mengambil kebijakan ekonomi secara protektif, mendorong pertumbuhan ekonomi AS dengan menarik dana global demi penguatan ekonomi negaranya.

Kebijakan seperti itu berpotensi terjadinya arus modal keluar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Seperti dikemukakan oleh peneliti dari Indef, Abra PG Talattov, dari sisi fiskal, Trump akan lebih agresif untuk melakukan deglobalisasi dan ini akan sangat berpengaruh bagi perdagangan Indonesia.

Selain AS, gejolak politik di negara-negara Eropa juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa plus akan adanya pemilu di dua negara mitra dagang Indonesia, yaitu Jerman dan Perancis, berpotensi pula mengganggu perdagangan Indonesia pada tahun depan.

Era globalisasi memang tidak bisa membebaskan Indonesia dari pengaruh global. Tetapi, adalah tugas pemerintah untuk menghadapi fenomena global itu agar Indonesia bisa mengelola perokonomiannya secara berdaulat dan mandiri.

Penerapan teori pertumbuhan ekonomi yang sukses secara global ternyata membawa dampak yang berbeda di Indonesia. Konsep pertumbuhan ekonomi yang dijalankan sejak Orde Baru ternyata belum bisa memberi jaminan terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengantisipasi pengaruh global itu, jauh-jauh hari sebenarnya Bung Hatta telah menawarkan konsep ekonomi kerakyatan. Secara filosofi, ekonomi kerakyatan pun telah diterakan pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan seharusnyalah kita jadikan pondasi perekonomian nasional. Pemerintah sudah seharusnya membangun dan memfasilitasi tumbuh kembangnya sistem ini, sistem yang berangkat dari kepribadian bangsa Indonesia. Tapi, tampaknya, ini pun masih menjadi tantangan berat, tantangan secara internal, mengingat tata kelola perekomian kita telah telanjur terjebak pada tata kelola sistem global yang kapitalistis.

Iya, arus kapitalisasi, korporasi, dan perdagangan bebas kian mencengkeram perekonomian kita. Tinggal bagaimana pemerintah sebagai regulator bisa adaptif mempertemukan dua konsep tersebut. Artinya, di tengah terjangan sistem kapitalistis, banyak pihak berharap agar pemerintah bisa membangun ketahanan sistem perekonomian yang berangkat dari kekuatan sendiri.

Cara yang bisa ditempuh, antara lain, merangsang tumbuh-kembangnya ekonomi kerakyatan yang ada di setiap daerah agar mampu bersaing secara global. Adopsi teknologi informasi dalam upaya membangun kinerja dan membangun jejaring bisnis, misalnya, juga perlu dirangsang dengan berbagai kebijakan dari pemerintah.

Dengan begitu, kita berharap, apa pun situasi dan kondisi perekonomian global yang kapitalistis itu, kita tetap punya pondasi yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, tak saja bisa menjadi tuan rumah ekonomi di negeri sendiri tapi juga mampu mengembangkan ekspansinya ke pasar global. Insyaallah! ( * )