Sunday, 15 September 2019

APBD DKI 2017 Dipatok Rp70,19 Triliun, DPRD DKI Tagih Dana Bagi Hasil

Selasa, 27 Desember 2016 — 7:50 WIB
dprd dki jakarta

JAKARTA (Pos Kota) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 telah dipatok sebesar Rp70,191 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp7,2 triliun dari total anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp62,9 triliun.

Menurut anggota Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso, penambahan anggaran tersebut diantaranya diperoleh dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) anggaran tahun 2016 sebesar Rp5,7 triliun, kemudian dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp13 triliun dan perolehan pajak daerah yang ditarget sebesar Rp13 triliun. Termasuk pemasukan dari retribusi sebesar Rp2 triliun.

Besaran kenaikan anggaran ini dianggap politisi Partai Demokrat tersebut sangatlah realistis. Mengingat pemerintah pusat masih memiliki kewajiban membayarkan dana bagi hasil yang hingga kini masih terhutang kepada Pemprov DKI. “Dari ketentuan dana bagi hasil, seharusnya Pemprov DKI mendapat jatah 80 persen. Namun yang diberikan pemerintah pusat baru sekitar 50 persen dari nilai bagi hasil mencapai Rp10 triliun untuk tahun 2015 dan Rp12,2 trilun untuk tahun 2016,” ucap Santoso.

Karenanya iapun berharap pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan konpensasi tersebut. Mengingat dana bagi hasil merupakan hak dari Jakarta atas pajak penghasilan yang dibebankan kepada warganya.

Namun dari pada itu, Santoso menegaskan bahwa penambahan besaran anggaran daerah tahun 2017 tak lepas dari membaiknya ekonomi Jakarta. Sehingga pendapatan dapat dimaksimalkan. “Pengesahan APBD DKI 2017 sudah dilakukan sesuai dengan target atau tidak molor. Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana anggaran ini dapat dilakukan tepat sasaran sehingga target penyerapan dapat terealisasikan,” ucap Santoso.

PENAMBAHAN SARANA
Sementara itu, sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono penambahan anggaran ini dilakukan karenanya adanya penambahan penyediaan beberapa sarana umum. “Pertama adalah untuk ruang terbuka hijau atau taman. Jakarta sudah padat butuh ruang hijau maka disiapkan Rp300 miliar,” ujar Sumarsono.
Kemudian, Pemprov DKI juga menambahkan anggaran pengadaan lahan untuk rumah susun. Sumarsono mengatakan Pemprov DKI masih butuh 11.500 unit rusun untuk warga Jakarta yang terdampak penertiban. Untuk membangun rusun, Pemprov DKI membutuhkan banyak lahan. Anggaran sebesar Rp200 miliar disiapkan untuk pengadaan lahan itu.
Setelah itu, kata Sumarsono, Pemprov DKI juga akan membeli lahan untuk membuat taman makam pahlawan. Kata dia, provinsi yang tidak memiliki taman makam pahlawan hanya Jakarta saja. Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan milik pemerintah pusat. Pemprov DKI menganggarkan Rp100 miliar untuk membuat makam tersebut.
Selain itu, Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI akan menambah alat berat pada tahun 2017. Saat ini, dia menilai program penanggulangan banjir di Jakarta sudah semakin baik. “Supaya bisa semakin baik, butuh alokasi tambahan untuk membeli alat berat, yang kita fokuskan alat berat di Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Air, cuma Rp 100 miliar,” pungkasnya.
(guruh/sir)