Thursday, 21 September 2017

KERUKUNAN BERAGAMA

Kamis, 29 Desember 2016 — 5:21 WIB

Oleh Harmoko

MENJELANG tutup tahun 2016 gesekan sosial yang mengancam disintegrasi bangsa kian mengeras. Gesekan yang terkait dengan masalah politik praktis merembet ke persoalan sensitif berkaitan dengan kehidupan beragama.

Sesuai dengan pengalaman yang sudah-sudah, ancaman disharmoni kehidupan beragama di Indonesia bisa terjadi setidaknya karena tiga hal. Pertama, terkait dengan kerukunan internal umat seagama. Kedua, kerukunan antarumat beragama yang berbeda; Ketiga, peran pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama.

Kerukunan hidup beragama tentu bukan sekadar terciptanya keadaan tidak terjadinya pertentangan internal umat seagama maupun antarumat beragama yang berbeda, tetapi juga keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan.

Untuk menciptakan harmonisasi itu, semua pihak harus mengikatkan diri dalam tiga kendali: (1) saling hormat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya; (2) saling hormat-menghormati dan bekerja sama internal pemeluk agama, antarberbagai golongan agama, dan antarumat beragama; dan (3) saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agar agamanya dianut oleh pemeluk agama lain.

Ketiga hal tersebut kalau tidak bisa terkendali sangat berpotensi memunculkan ketegangan demi ketegangan. Dalam hal perayaan Natal, misalnya, fatwa MUI yang mengharamkan umat Islam mengenakan atribut Natal, yang sejatinya fatwa ini berlaku bagi umat Islam, ternyata melahirkan ketegangan sosial.

Iya, fatwa MUI memang diperuntukkan khusus bagi umat Islam. Tapi, mengapa umat agama lain merasa terusik? Itu terjadi karena fatwa itu terpublikasikan secara luas tak hanya pada lingkungan muslim melainkan juga nonmuslim.

Kasus seperti ini pernah pula heboh pada awal era 1980-an, ketika MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan perayaan Natal Bersama. Fatwa ini diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi karena bocor ke ranah publik maka persoalan pun menjadi lain.

Iya, saat itu, 7 Maret 1981, MUI mengeluarkan fatwa bahwa mengikuti upacara Natal Bersama bagi umat Islam adalah haram. Maksudnya, agar umat Islam tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain, tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam membina kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Fatwa itu pada tanggal 27 Maret dikirim kepada pengurus MUI di daerah-daerah, kemudian dimuat di Buletin Majelis Ulama No. 3/April 1981. Buletin yang dicetak 300 eksemplar itu ternyata juga beredar pada mereka yang bukan pengurus MUI, bahkan ke pemeluk agama non-Islam. Fatwa ini sebetulnya dibuat untuk menentukan langkah bagi Departemen Agama dalam hal umat Islam, “Jadi seharusnya tidak perlu bocor keluar,” kata K.H.M. Syukri Ghozali, Ketua Komisi Fatwa MUI kala itu.

Dengan berbagai upaya pendekatan, pemerintah akhirnya berhasil meminta MUI mencabut peredaran fatwa tersebut. Maka, berdasarkan SK No. 139 tanggal 30 April 1981 MUI, fatwa tersebut dicabut dari peredarannya.

Meskipun esensi hukum syariat yang terkandung dalam fatwa itu tidak berubah, pencabutannya dari peredaran membawa akibat bagi MUI: Prof Dr. Hamka mengundurkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI. “Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya. Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaitan. Para ulama di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya saya ini, bukan?” kata Hamka kala itu.

Sementara itu, di kalangan umat Islam kala itu berkembang isu seolah-olah pemerintah lebih mementingkan kerukunan hidup antarumat beragama daripada pemeliharaan kemurnian akidah agama, lebih menenggang rasa umat Kristen daripada umat Islam.

Menyikapi anggapan seperti itu, sesuai dengan petunjuk Pak Harto selaku presiden dibentuklah Wadah Musyawarah Antarumat Beragama. Hasil musyawarah itu di antaranya menyebutkan bahwa bimbingan dakwah/khotbah/ceramah agama dalam hubungannya dengan masalah politik hendaknya tidak melontarkan pernyataan/kata-kata yang dapat menyinggung perasaan pihak lain.

Agar gesekan dan ketegangan tak berulang dari waktu ke waktu, agaknya pemerintah perlu secara intens memfasilitasi forum komunikasi antarpara pemimpin agama, mencari formula demi tetap terjaganya kerukunan hidup bergama di negeri yang ber-bhinneka tunggal ika ini. ( * )

  • Hj Christine Salamah

    Islam adalah agama yang mudah marah.
    Kenapa banyak pengukutnya,mereka takut.
    Banyak bukan berarti yang benar.