Thursday, 20 July 2017

Problematika Jakarta Tahun Depan Kian Beragam

Sabtu, 31 Desember 2016 — 5:45 WIB

PROBLEMATIKA Jakarta ke depan tidak saja bertambah sulit dan rumit, malah kian beragam. Permasalahan yang dihadapi tidak sebatas mengatasi banjir dan kemacetan lalu lintas, sebagai persoalan klasik yang belum terurai tuntas.

Terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dituntut lebih banyak menciptakan lapangan kerja.

Data Badan Pusat Statistik ( BPS) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan angkatan kerja pada Agustus 2016 tercatat 5,18 juta orang. Meningkat sekitar 86,62 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun 2015, yang hanya 5,09 juta orang.

Pada akhir 2016 ini, pengangguran terbuka di DKI Jakarta meningkat menjadi 6,12 persen, setelah sebelumnya pada Februari 2016 bisa ditekan menjadi 5,76 persen.

Angka ini masih berada di atas tingkat pengangguran nasional, yaitu 5,61. Bahkan, DKI Jakarta menempati posisi ke-10 untuk provinsi dengan pengangguran tertinggi.

Itulah sebabnya masalah pengangguran menuntut perhatian khusus karena belum bisa teratasi sepenuhnya, selain karena terbatasnya ketersedian lapangan kerja, juga masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Problematika Jakarta bertambah rumit sejalan dengan makin beragamnya masalah sosial seiring dengan akan digelarnya Pilkada pada 15 Februari 2017.

Kami meyakini Pilkada DKI akan berlangsung lancar, aman dan damai. Persoalan bukan kepada proses penyelenggaraan Pilkada, juga hasil akhir dari hajatan pesta demokrasi. Gugatan kemungkinan mencuat terkait dengan isi pernyataan yang dinilai merugikan pihak tertentu, berisi hasutan , pencemaran dan hinaan. Boleh jadi, gugatan tersebut bukan bersifat kelembagaan, tetapi pribadi atau kelompok.

Memilih menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, di satu sisi kita nilai sebagai fenomena meningkatnya tertib hukum dalam masyarakat. Hanya saja jangan sampai semua persoalan yang sepele pun dilaporkan, diselesaikan secara hukum. Jika merasa terhina, mendapat kata – kata kasar, merasa tidak suka kemudian dilaporkan ke polisi (secara hukum), yang terjadi kemudian adalah akan saling melapor.

Memang itu menjadi hak setiap warga negara, tetapi bukankah persoalan yang lebih bersifat privasi lebih bijak diselesaikan secara musyawarah demi membangun solidaritas dan soliditas sosial.

Kita sepakat menegakkan tertib hukum, tetapi lebih bersepakat lagi kalau kita semua berperilaku tertib hukum, artinya tidak sampai melanggar hukum. Sekecil apapun bentuk pelanggaran harus dihindari, mulai dari membuang sampah, berkendara di jalan, apalagi sampai merugikan masyarakat dan negara seperti pungli dan korupsi. Itulah perilaku terpuji yang mesti kita tonjolkan memasuki tahun 2017, ketimbang saling melapor dan menggugat. ( *)