Saturday, 19 August 2017

KAUM JELATA

Senin, 2 Januari 2017 — 9:15 WIB

Oleh Harmoko

KEDATANGAN tahun 2017 kita sambut dengan doa penuh harapan, semoga pengalaman getir selama tahun 2016 tidak berulang dan kesuksesan dalam banyak hal segera hadir. Bagaimana nasib kaum jelata yang selalu hidup dalam kegetiran?

Sekadar ilustrasi, pesta penyambutan malam tahun baru kemarin ternyata menyisakan kisah pedih kaum jelata, sebut misalnya para penjual terompet.  Banyak penjual terompet lokal sepi pembeli karena membanjirnya terompet impor.

Terompet tradisional berbahan baku karton berlapis kertas kerlap-kerlip yang pernah merajai pasar terdesak oleh terompet-terompet plastik impor dari Cina. Suara terompet impor memang jauh lebih nyaring dibandingkan dengan terompet buatan lokal.

Itu baru nasib para pedagang terompet. Bagaimana dengan yang lain? Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia masih tercatat 28,01 juta orang (10,86 persen dari total penduduk Indonesia).

Itu angka versi tertulis. Bagaimana yang tidak tertulis? Sesuai parameter yang ditentukan oleh BPS, seseorang bisa saja tidak berkategori disebut miskin, tetapi realita sehari-hari bukan tidak mungkin mereka secara sosial dan ekonomi sebenarnya juga hidup dalam kegetiran. Apalagi, mulai Januari ini pemerintah menaikkan tarif listrik 900 watt bagi seluruh pelanggan.

Selain yang 900 watt, kenaikan juga akan diberlakukan pada sebagian pelanggan 450 watt. Kenaikan tarif ini, dalam logika pemerintah, sejalan dengan pengurangan anggaran subsidi yang sering salah sasaran. Pemerintah menengarai bahwa pelanggan listrik 450 watt ternyata tidak semuanya berasal dari masyarakat miskin.

Sebagaimana pengalaman yang sudah-sudah, kenaikan tarif listrik selalu berdampak pada  kegiatan industri, baik industri besar maupun kecil. Tarif listrik yang tinggi akan membuat beban biaya produksi makin berat, selain mengganggu cash flow perusahaan. Padahal, di sisi lain  perusahaan harus meningkatkan kapasitas produksinya agar memiliki daya saing dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Singkat cerita, kenaikan tarif listrik bakal menghantam ratusan industri, yang pada gilirannya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak terburuk, lagi-lagi, bisa dipastikan menimpa kaum jelata.

Kita boleh bangga disebut sebagai negara dengan kehidupan demokrasi yang terus membaik di antara banyak negara lain di dunia. Tetapi, seperti pernah diwanti-wanti oleh Bung Karno, demokrasi politik saja belum bisa menyelamatkan rakyat.

“Kaum nasionalis Indonesia tidak boleh mengeramatkan demokrasi yang demikian itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia,” tulis Bung Karno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi.

Banyak di antara kaum nasionalis Indonesia, menurut Bung Karno, berangan-angan bahwa negeri kita bisa seperti Amerika yang armadanya ditakuti dunia, kotanya hebat-hebat, bank-banknya meliputi dunia, benderanya kelihatan di mana-mana. “Kaum nasionalis yang demikian itu lupa bahwa barang yang hebat-hebat itu adalah hasil kapitalisme dan bahwa marhaen di negeri-negeri itu tertindas,” sebut Bung Karno.

Para kaum jelata itulah yang selalu tertindas. Berharap dari para pelaku usaha untuk memperhatikan nasib mereka, sepertinya sangat tipis peluangnya mengingat kondisi ekonomi pun tengah membelit mereka. Karenanya, dibutuhkan keberpihakan pemerintah agar kaum jelata tidak selalu hidup dalam kegetiran.

Jangan sampai, misalnya, kegetiran mereka memuncak sehingga jalan salah mereka tempuh, yang bukan tidak mungkin berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Agar hal itu tidak terjadi, mari tapaki tahun 2017 dengan memberi perhatian serius kepada kaum jelata.

Selamat Tahun Baru. ( * )