Wednesday, 22 February 2017

Setelah Dirampingkan, Berharap Kinerja Lebih Gesit

Rabu, 4 Januari 2017 — 5:53 WIB

KEBIJAKAN yang tergolong radikal dilakukan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono dengan menghapus 952 jabatan struktural pada eselon II, III dan IV. Kebijakan ini diambil sebagai upaya lebih merampingkan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) di jajaran Pemprov DKI Jakarta dari 53 menjadi 42.

Restrukturisasi ditandai dengan pengukuhan dan pelantikan 5.038 pejabat, Selasa ( 3/1) kemarin. Lantas bagaimana dengan 952 pejabat yang tidak mendapatkan tempat ? Soni Sumarsono sebelumnya pernah menjanjikan akan difungsionalkan, di antaranya pada komisaris sejumlah BUMD di lingkungan Pemprov DKI.

Kami meyakini pelantikan dan pengukuhan pejabat telah melalui selektivitas yang cukup ketat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Bagi yang tidak terpilih bukan semata karena ketidakmapuan, tetapi lebih kepada terbatasnya kursi jabatan baru akibat perampingan.
Bagi masyarakat restrukturisasi ini tidak akan mengganggu pelayanan. Bahkan, diharapkan perampingan organisasi perangkat kerja akan berdampak kepada peningkatan pelayanan masyarakat.

Idealnya, seperti dikatakan Soni Sumarsono, organisasi yang lebih ramping membuat kinerja semakin gesit. Ini dapat diartikan pelayanan menjadi semakin cepat dan baik. Dengan semakin ramping mestinya birokrasi kian efektif dan responsif, sehingga proses pelayanan dan penyelesaian kasus tidak lagi berbelit.

Ini akan teruji dalam beberapa pekan ke depan, setelah tuntas dalam penataan organisasi yang baru. Karena itu penataan organisasi menjadi prioritas agar pelayanan masyarakat tidak sampai terganggu.

Salah satu tolok ukur menguji baik buruknya pelayanan dapat terpantau dari tingkat pengaduan masyarakat.

Lazimnya, tingginya tingkat pengaduan mengindikasikan pelayanan masih perlu perbaikan. Sebaliknya nihilnya pengaduan, dapat dikatakan pelayanan yang sudah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan asumsi, pengaduan yang disampaikan masyarakat bersifat objektif alias tidak mengada – ada.

Terkait dengan peningkatan pelayanan inilah, masing – masing SKPD perlu membentuk semacam tim reaksi cepat guna mengatasi setiap pengaduan masyarakat. Kecepatan merespons dan menyelesaikan masalah ( problem solving) di satu sisi dapat memuaskan masyarakat, di sisi lain juga dapat membentuk aparat berkarakter siap bergerak setiap saat, sigap dan tanggap terhadap profesi dan lingkungannya.

Dengan begitu perampingan organisasi tidak saja menjadi efisien di bidang anggaran, pengeluaran lebih irit ( berkurang ) sekitar Rp151 miliar per tahun. Diharapkan organisasi lebih efektif, kinerja lebih gesit dan aparat lebih responsif melayani masyarakat. ( *).

Terbaru

Lily Sulistyowati, Direktur Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kemenkes (ist)
Rabu, 22/02/2017 — 19:53 WIB
Kemenkes: Kanker Sudah Menjadi Ancaman Bagi Anak