Friday, 24 March 2017

KEDAULATAN RAKYAT

Kamis, 5 Januari 2017 — 6:20 WIB

Oleh Harmoko

“RAKYAT yang bersifat dan bersemangat budak memang mudah mengorbankan diri untuk golongan yang dipertuan … Tetapi, rakyat yang sadar akan harga dirinya tidak mudah disuruh berbuat demikian, istimewa rakyat yang insyaf akan kedaulatan dirinya!”

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Hatta menulis kalimat itu pada sebuah brosur yang terbit tahun 1932, sebagaimana dikutip oleh sekretaris pribadinya, I. Wangsa Widjaja, di bukunya yang berjudul Mengenang Bung Hatta, terbitan CV Haji Masagung, 1988. Kini, setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, apa yang terjadi?

Sudahkah rakyat memiliki kedaulatan? Apakah kedaulatan rakyat itu cukup ditandai dengan keikutsertaan mereka dalam setiap pemilihan umum? Iya, pemilu memang sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat serta untuk membentuk pemerintahan atas dukungan rakyat. Tetapi, itu saja tentu belum cukup.

Simak pula wanti-wanti Bung Hatta ini! “Dari mulai sekarang cita-cita kedaulatan rakyat harus ditanam dalam hati rakyat! Kalau tidak, rakyat tidak akan insyaf akan harga dirinya, tidak tahu bahwa ia raja atas dirinya sendiri, sehingga ia mudah tunduk ke bawah kekuasaan apa dan siapa juga.”

Jadi, sekadar ikut pemilu tanpa menyadari tentang harga dirinya maka mereka akan mudah tunduk oleh kekuasaan. “Dan, kalau Indonesia sampai merdeka, ia akan tinggal tertindas karena kekuasaan tentu jatuh ke tangan kaum ningrat, sebab merekalah yang banyak mempunyai orang cerdik-pandai. Dalam Indonesia merdeka yang seperti itu tidak berarti rakyat merdeka.”

Kaum ningrat, kaum bangsawan, adalah sebuah kelas sosial yang merealita pada zaman itu. Sekarang sebutlah kaum ningrat sudah tidak ada. Yang ada kaum berduit. Atas nama pesta demokrasi, kaum berduit menggelar hajatan politik yang sejatinya belum tentu untuk kepentingan rakyat pada umumnya, melainkan untuk kepentingan kelompoknya.

Bagaimana mungkin, misalnya, pemerintah yang dibentuk lewat proses pemilu membuat kebijakan yang membebani rakyat tanpa minta pertimbangan rakyat (melalui lembaga perwakilannya)? Tanpa didahului dengan sosialisasi, tarif pengurusan surat kendaraan bermotor tahu-tahu naik sampai tiga kali lipat. Demikian juga pajak kendaraan bermotor, dinaikkan sampai 100 persen. Tarif listrik pun begitu.

Sebagai konstituen, rakyat yang seharusnya mendapat perlakuan istimewa—kapan dan di mana pun—nyatanya dimanja hanya ketika pemilu, kemudian dilupakan ketika pesta demokrasi selesai. Inilah kenyataan yang selalu terulang setiap kali bangsa ini melangsungkan pesta demokrasi. Benar kata Bung Hatta, dalam Indonesia merdeka yang seperti itu, rakyat tidaklah merdeka.

Apa yang pernah dikhawatirkan oleh Bung Hatta kini mengarah menjadi kenyataan. “Kita khawatir,” kata Bung Hatta, “kalau-kalau Indonesia merdeka yang seperti itu tidak pernah maju, tidak kuat dan tidak kekal … Negeri yang rakyatnya hanya tahu menerima perintah dan tidak pernah turut memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya, negeri begitu tidak dapat mulia lama dan akhirnya boleh jadi takluk kepada kekuasaan bangsa asing. Sejarah dunia cukup memberi bukti!”
Haruskah kita menjadi budak bangsa asing? ( * )

  • Aku Wong Solo

    Jaman Orde Baru banyak orang yang menjual harga diri termasuk sampeyan.
    Sampai sekarang mendapat pensiunan dari hasil menjual harga diri.
    Becik ketitik olo ketoro.