Monday, 25 March 2019

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Tingkatkan Kepesertaan Sektor Informal

Selasa, 10 Januari 2017 — 9:33 WIB
Temu Dialog Dewas BPJS Ketenagakerjaan dengan Awak Media

Temu Dialog Dewas BPJS Ketenagakerjaan dengan Awak Media

JAKARTA (Pos Kota) – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan mendorong direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk menggenjot peningkatan kepesertaan, khususnya kepesertaan disektor informal.

Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Wicaksono mengatakan, Dewas akan mengusulkan revisi aturan tentang pekerja informal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 1/2016 tentang Penyelenggaraan Program JKK, JKm, dan JHT untuk pekerja buka penerima upah (BPU).

“Revisi ini diusulkan agar pekerja informal yang berusia pensiun bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena menurutnya, banyak pensiunan usia 56 tahun yang menjadi wirausaha dan ingin mendaftar sebagai peserta tapi terhalang pada ketentuan batas umur peserta,” jelas Guntur dalam Temu Dialog dengan wartawan di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Para pensiunan saat ini banyak yang menjadi pedagang, petani, pekerja seni, tukang ojek, sopir dan sebagainya. “Syarat batas umur peserta ini yang menhambat dan menjadi kendala peningkatan kepesertaan BPU. Karena itu kita akan minta Menaker untuk merevisi Permenaker tersebut,” ujar Guntur yang didampingi enam anggota Dewas lainnya.

Saat ini, lanjutnya, jumlah pekerja informal atai BPU yang sudah mendaftar baru 912 ribu orang dari 70,3 juta orang pekerja informal di Indonesia. Sedangkan jumlah peserta aktif sekitar 22 juta dari sekitar 50 juta pekerja formal di tanah air.

“Kami ingin direksi meningkatkan kinerja untuk mendorong peningkatan kepesertaan. Anggota Dewas siap membantu melalui chanel dan relasi yang ada,” kata Poempida anggota Dewas lainnya. (tri/yp)