Wednesday, 22 February 2017

Mengendus Korupsi Pejabat Daerah

Selasa, 10 Januari 2017 — 5:27 WIB

AROMA korupsi yang melibatkan kepala daerah, tercium oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Indikasi ini diungkapkan oleh Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae. Indikasi korupsi mengemuka atas temuan transaksi mencurigakan, atau si pejabat ounya rekening jumbo.

Pejabat daerah korupsi atau pun meneriman suap, seakan menjadi fenomena. Sederet pejabat daerah mulai dari gubernur, bupati maupun walikota masuk bui, lantaran tertangkap tangan berbuat curang. Tapi ini tidak menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk tidak berbuat sama.

Masih saja ada pejabat daerah yang berani bertaruh menerima upeti maupun main duit anggaran, masuk dalam lingkaran korupsi demi mempertebal kocek pribadi. Kasus yang paling hangat, Bupati Klaten periode 2016-2021, Sri Hartini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK berikut barang bukti uang Rp2.080 miliar, 5.700 dollar AS dan 2.035 dollar Singapura. Sri yang belum setahun menjabat Bupati, diduga menerima suap promosi dan mutasi jabatan.

Sepanjang 2016, KPK mencatat ada 10 kepala daerah terdiri dari 9 bupati dan 1 walikota, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Bila diakumulasi, sejak berdirinya KPK 13 tahun silam, tercatat 18 gubernur dan 343 bupati/walikota yang terjerumus di lingkaran korupsi.

Korupsi masih menggurita meski KPK, Polri maupun Kejaksaan terus berupaya membabat sampai ke akar-akarnya. Upaya PPATK mengendus praktik curang oknum pejabat, patut didukung penuh. Lembaga ini memang tidak punya kewenangan melakukan penindakan hukum. PPATK adalah lembaga indepen yang dibentuk berbarengan dengan lahirnya UU Nomor 12/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Itu sebabnya peran PPATK sesungguhnya amat strategis untuk mengungkap kasus korupsi dari hulu, yang bermuara dari rekening pejabat yang diduga hasil money laundring. Bisa jadi banyak pejabat daerah tidak terendus KPK, tidak terkena OTT, tapi memiliki rekening mencurigakan. Data dan laporan dari PPATK harus menjadi informasi awal dan ditindaklanjuti oleh oleh aparat penegak hukum.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menjadi musuh bersama. Oleh karena itu untuk memeranginya harus ada kemauan bersama dan dilakukan bersama-sama pula, bukan hanya oleh lembaga penegak hukum, tapi juga oleh segenap komponen masyarakat. Jangan takut bila mengendus indikasi korupsi. **

Terbaru

Lily Sulistyowati, Direktur Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kemenkes (ist)
Rabu, 22/02/2017 — 19:53 WIB
Kemenkes: Kanker Sudah Menjadi Ancaman Bagi Anak