Saturday, 23 September 2017

IDEOLOGI TERBUKA

Kamis, 12 Januari 2017 — 5:16 WIB

Oleh Harmoko

PANCASILA sebagai ideologi terbuka sudah tidak ada masalah lagi. Sudah selesai. Masalahnya, apakah pengertian terbuka itu membolehkan berkembangnya ideologi komunis dan liberal di bumi Indonesia? Bukankah keterbukaan ideologi Pancasila sesungguhnya adalah keterbukaan dalam penerapannya? Penerapan yang seperti apa?

Sebagai ideologi terbuka, benar bahwa Pancasila akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes, dan fleksibel; tidak tertutup dan kaku, melainkan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya.

Tetapi, ya itu tadi, keterbukaan ideologi Pancasila sesungguhnya adalah keterbukaan dalam penerapannya sesuai dengan pola pikir masyarakat yang dinamis mengikuti perkembangan zaman, bukan terbuka terhadap ideologi lain. Keterbukaan itu bukan berarti nilai-nilai Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain sehingga dapat menghilangkan jati diri bangsa Indonesia.

Secara instrumental dan praktis, penerapan Pancasila dilakukan berdasarkan UUD 1945. Celakanya, UUD 1945 telah diamendemen dengan mengusung ideologi liberal. Bukan kita tidak boleh melakukan amendemen UUD 1945, tetapi perubahan yang dilakukan harusnya tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasar yang ada di Pancasila.

Sebenarnya, sumber semangat itu terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Tetapi, lagi-lagi, Penjelasan UUD 1945 itu pun telah dibuang seiring dengan dilakukannya amendemen. Jadi, bagaimana kita mau menegakkan nilai-nilai Pancasila kalau perangkat untuk itu (UUD 1945) telah diubah berdasarkan nilai-nilai liberal? Inikah bentuk keterbukaan itu?

Disebut ideologi terbuka, karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia, bukan ciptaan negara. Pancasila menghargai kebebasan, tecermin dalam sila kedua yang tidak saja mengakui kebebasan dan kesedarajatan manusia Indonesia, tetapi semua bangsa di dunia. Pancasila juga menghargai perbedaan, tecermin dalam sila pertama yang berbagai agama berkembang di Indonesia.

Mengingat sifatnya yang terbuka itulah maka Pancasila memiliki empat fungsi pokok yaitu: ( 1) mempersatukan bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan; (2) membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan kemerdekaannya; (3) memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa’ (4) sebagai alat ukur untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara.

Nah, sudahkah tata kelola bangsa dan negara kita sesuai dengan lima butir Pancasila itu? Bagaimana pelaksanaan demokrasi? Sudah sesuai dengan sila ke-4 Pancasilakah? Sejak amendemen UUD 1945, demokrasi di negara kita menggiring sistem liberal. Bagaimana dengan pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam, sudah berkeadilan sosialkah?

Sekali lagi, itukah yang disebut Pancasila sebagai ideologi terbuka? Harusnya tidak begitu!(*)