Friday, 23 June 2017

Sekda DKI : Kelebihan Biaya Pembangunan Masjid di Walikota Jakpus Sudah Dikembalikan

Kamis, 12 Januari 2017 — 17:04 WIB
Masjid Al-Fauz di komplek gedung Walikota Jakarta Pusat. (toga)

Masjid Al-Fauz di komplek gedung Walikota Jakarta Pusat. (toga)

JAKARTA (Pos Kota) – Sekretasi daerah (Sekda) DKI Jakarta M. Saefullah mengatakan tiap pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah jika diaudit pasti ada perbedaannya. “Biasanya ada kelebihan bayar dari nilai proyek. Ini sering terjadi. Yang penting kelebihan itu dikembalikan lagi ke kas negara,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Hal itu dikatakan Saefullah menanggapi soal dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Al-Fauz di komplek gedung Walikota Jakarta Pusat.

Saefullah juga telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri pada Rabu kemarin dalam kapasitasnya sebagai mantan Walikota Jakpus dari tahun 2010 sampai 2014.

Adapun pembangunan masjid menggunakan APBD DKI 2010 sebesar Rp 27 miliar dan kegiatan finishing sebesar Rp 5,6 miliar pada APBD 2011. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2011 ditemukan kelebihan pembayaran Rp 108 juta dari proyek finishing.

“Saya sempat kaget juga menerima surat panggilan sebagai saksi yang saya terima pada tanggal 10 Januari. Saya memenuhi panggilan Rabu tanggal 11 Januari, dimintai keterangan mulai jam 09.00 sampai 12.00,” jelas Saefullah.

Dia mengaku blak-blakan memberikan keterangan kepada polisi yang tengah melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Saefullah menjelaskan bahwa rencana pembangunan masjid dilakukan sejak 2004 saat walikota diemban Muhayat yang kemudian menjadi Sekda DKI. “Saat itu baru ada pemasangan tiang pancang saja. Namun karena tak ada dana, maka pembangunan baru dimulai tahun 2010 setelah jabatan walikota dipegang Sylviana Murni,” kata Saefullah.

Namun saat penagihan pembayaran dalam empat tahap, Bu Sylvi sedang mengikuti pendidikan di Lemhanas selama sembilan bulan. “Adapun jabatannya digantikan wakilnya, Rospen Sitinjak yang menjadi Plt Walikota,” ujar Saefullah. “Begitu pula, ketika Pak Rospen pindah tugas, diteruskan Pak Fatahilllah. Lalu 4 November 2010 saya menggantikan Bu Sylvi sebagai walikota,” tambahnya.

Menurutnya posisi walikota sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan di bawahnya ada kabag, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terus di bawahnya lagi ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Semua proyek fisik kalau diaudit pasti ada perbedaan anggaran. Begitu juga di proyek masjid ini ada selisih pembayaran sebesar Rp 108 juta namun sudah dikembalikan pada tahun 2011,” pungkasnya. (Joko)