Saturday, 20 October 2018

Demo Tuntut Presidential Threesdold Pilpres 2019 Dihapus

Jumat, 20 Januari 2017 — 17:37 WIB
tolak

JAKARTA (Pos Kota) – Pembahasan RUU Pemilu masih alot, terutama terkait masalah presidential threshold (ambang batas pencapresan). Tuntutan dihapuskannya presidential thesdold pada Pilpres 2019, masih jauh dari harapan. Apalagi pemerintah juga masih tetap ingin mempertahankan.

Hal itu terungkap dalam seruan masa massa dari  Perhimpunan  Masyarakat  Madani (Prima) yang menggelar aksi di depan Gedung  DPR/MPR/DPD RI, Jalan  Gatot Subroto Jakarta  Pusat, Jumat (20/1/2017).

Mereka mendesak perwakilan rakyat DPR untuk tidak  membatasi  Capres  Pilpres 2019, mereka yel-yel sambil  membentangkan spanduk dengan tulisan  ‘Tolak Pembatasan  Capres, Hapus Presidential Threshold di Pilpres 2019’.

“ Poin krusial  yang mengakut presidential threshold (ambang batas pencapresan) menunjukkan  betapa masih kuatnya cengkraman  sejumlah  elit partai politik,”  kata Sya’Roni ketua presidium Prima.

Adanya presidential threshold, lanjutnya, tidak  lebih hanya sebagai  katup  pengaman pagar pilpres  masih dikendalikan oleh segelintir orang  yaitu orang-orang berwatak  oligarkis yang tidak menginginkan terciptanya  demokrasi untuk  kesejahteraan  rakyat.

“ Padahal, sudah terbukti pembatasan  jumlah capres malalui penerapan presidential threshold gagal membarikan  pemimpin terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia,” imbuhnya, dalam aksi yang dijaga  polisi Poda Metro Jaya untuk mengamankan jalan  demo damai.

Dikatakannya, presiden datang silih  berganti  namun  tetap belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh  rakyat. Padahal cita-cita demokrasi tidak lain dan tidak bukan  adalah untuk mewujudkan kesejahteraan  bagi seluruh rakyat.

Kegagalan yang terus berulang ,mestinya menyadarkan pucuk elit politik untuk melepaskan cengkraman tiraninya. Dan momentum penyelenggaraan pemilihan legisltif dan pemilihan presiden yang  secara bersama  dalam Pemilu2019, harus dimanfaatkan  untuk  memberikan rakyat  banyak pilihan  calon  presiden.

“Caranya adalah dengan menghilangkan  adanya presidential threshold sehingga setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan  tokoh terbaiknya,”ujar Rony.

Elit politik, kata dia,  sebaiknya segera menghentikan upaya merekayasa  RUU Pemilu sebagai Intrumen  untuk menjegal keinginan rakyat mendapatkan pemimpin terbaik. “Hentikanlah akrobat dan tipu-tipu politik  sekarang juga,” tandasnya.  (timyadi/win)