Thursday, 15 November 2018

Hasil Investigasi, Kapolri: 10 Koper Isi Senjata di Sudan Bukan Punya Polri

Rabu, 25 Januari 2017 — 12:59 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA (Pos Kota) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan koper berisi senjata api yang dituduhkan satuan tugas Formed Police Unit (FPU) XIII yang ikut dalam misi PBB-Uni Afrika (Unamid) di Sudan bukan milik Polri.

“Hasil investihgasi awal kita, baik dari KBRI maupun laporan anggota di sana menunjukkan ada indikasi 10 koper itu bukan milik tim FPU Polri,” ujarnya, Rabu (25/1/2017).

Ia mengatakan sebelum berangkat ke bandara El Fasher, sebanyak 141 koper milik Polri sudah diperiksa. Sebelum berangkat ke bandara pada 19 Januari, semua koper sudah masuk ke kontainer.

Selanjutnya, pada 21 Januari tim diminta berangkat ke bandara dan kontainer dihitung, termasuk isinya. Semua tetap 141 koper. Selain itu, semua barang yang masuk keluar bandara diperiksa dengan x-ray, juga barang masuk ke ruang tunggu umum.

“Di ruang tunggu umum itu baru 30 koper yang masuk dan semua ada identitas FPU Indonesia. Lalu 10 meter dari tempat itu ada tumpukan koper tanpa identitas dan jenisnya beda dengan milik Polri. Itu tempat umum,” katanya lagi.

Ketika petugas setempat menanyakan 10 koper tak beridentitas, polisi menjawab bukan milik Polri. Petugas setempat kemudian memeriksanya dengan x ray dan ditemukan hampir 100 berbagai jenis senjata.

“Petugas kita telah menyangkap keras, (koper-koper) itu bukan milik kita karena koper kita ada 141 koper, dan tempatnya beda dengan tumpukan yang baru masuk, 30 koper. Yang 10 koper itu sudah duluan ada di situ,” ujar Tito.

Menurutnya, Indonesia tak mungkin menyelundupkan amunisi karena sudah memiliki cukup amunisi berbagai ukuran. “Kita juga punya Pindad, perusahaan sendiri. Kita tak perlu amunisi sehingga kecil kemungkinan itu milik FPU. Kita belum tahu motif apa yang terjadi, tapi yang pasti kita kirim tim malam ini juga,” sambungnya.

Tim tersebut berangkat untuk memberi bantuan hukum. Juga, berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan PBB. (*/yp)