Thursday, 19 September 2019

Rekrutmen Hakim Konstitusi Mendesak Dibenahi

Jumat, 27 Januari 2017 — 5:39 WIB

WAJAH hukum Indonesia kembali tercoreng menyusul tertangkapnya seorang hakim konstitusi terkait kasus suap. Ini kasus kedua di lembaga peradilan konstitusi, setelah tahun 2013 ketua MK saat itu, Akil Mochtar, juga terkena operasi tangkap tangan ( OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) dalam kasus suap terkait penanganan perkara Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Ada dua hal yang perlu ditelisik dari tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pertama, kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar belum membuat jera hakim yang bertugas di peradilan konstitusi tersebut.

Kedua, sebuah keprihatinan, jika tidak disebut sebagai musibah. Mengingat lembaga peradilan konstitusi ( MK) adalah sebuah lembaga yang diisi oleh tokoh pilihan, putra – putra terbaik bangsa untuk menegakkan hukum.

Disebut putra terbaik bangsa karena untuk menjadi hakim konstitusi melalui seleksi yang sangat ketat, tidak saja kemampuan, kecerdasan, kecakapan, juga intergritas kepribadian.

Kita boleh berasumsi bahwa pada awalnya tokoh pilihan ini benar – benar yang terbaik bagi bangsa, memiliki integritas moral dan kepribadian yang tinggi. Kalau kemudian tergoda, lantas terpeleset ke dalam jurang keburukan, berarti ada proses yang keliru.

Proses bisa terjadi karena lingkungan internal, derasnya tekanan eksternal atau boleh jadi karena gabungan keduanya. Yang pasti, terjadi erosi dalam ketahanan mental.

Setidaknya ada persoalan yang perlu dievaluasi lagi. Pertama, sistem pembinaan internal kepada seluruh jajaran peradilan konstitusi. Apakah sistem pengawasan sudah cukup efektif atau masih terdapat celah yang bisa memicu timbulnya godaan.
Kedua, sistem rekrutmen calon hakim konstitusi perlu dibenahi agar lebih transparan dengan melibatkan publik untuk memberi masukan terkait latar belakang dan track record calon hakim yang bersangkutan.

Keterbukaan dalam fit and proper test hakim yang diusulkan oleh pemerintah dan Mahkamah Agung (MA), menjadi penting untuk membuka akses lebih luas kepada masyarakat dalam memberikan masukan.Ini terkait pula dengan revisi UU MK yang sudah masuk Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) 2017.

Hanya saja, kami berharap keterbukaan informasi tidak disikapi secara berlebihan, apalagi dikait – kaitkan dengan latar belakang politik, yang kadang membuat situasi menjadi bias. Termasuk tentunya dalam menyikapi dugaan kasus suap ini.Tak kalah pentingnya transparansi dalam menuntaskan dugaan kasus suap ini. ( *)