Wednesday, 19 September 2018

Pemprov DKI Ultimatum Pelaksana Proyek Rusun

Kamis, 2 Februari 2017 — 8:12 WIB
Foto ilustrasi

Foto ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI mengultimatum pelaksana proyek rumah susun untuk menyelesaikan pengerjaannya tepat waktu. Bila tidak, sanksi black list dan denda akan dilayangkan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Arifin menegaskan tidak akan memberikan perpanjangan waktu kepada kontraktor pembangunan rumah susun (rusun) di lima lokasi yang menggunakan APBD Tahun Anggaran (TA) 2016. Sebelumnya sarana hunian tersebut sempat dihentikan namun telah dilanjutkan kembali.

“Batas waktu terakhirnya sampai 15 Februari 2017. Kami pastikan tidak akan memberikan perpanjangan lagi,” kata Arifin, kemarin.

Menurutnya, kelima rusun tersebut yakni, Rusun Lokbin Semper sudah mencapai 84,21 persen, Rusun Cakung Barat 82,35 persen, Rusun Bekasi 81,11 persen, Rusun Rawa Bebek 88 persen dan Rusun Marunda sudah 87,35 persen.

“Masing-masing kontraktor sudah menyangupi dan terikat perjanjian untuk merampungkan pembangunan rusun sesuai waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika kontraktor tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan tenggat waktu, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi terberat masuk daftar hitam atau blacklist. “Kontraktor juga terancam sanksi denda,” tandasnya.(guruh)