Saturday, 25 November 2017

Sanksi 2 Pegawai Kena OTT, BKD Purwakarta Tunggu Putusan Pengadilan

Selasa, 7 Februari 2017 — 16:15 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

PURWAKARTA (Pos Kota) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purwakarta, Jawa Barat, menunggu hasil putusan pengadilan menyusul diamankannya dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Purwakarta yang terkena OTT Tim Saber Pungli.

“Kami masih menunggu putusan pengadilan. Kalau hasilnya diputuskan masuk tindak pidana korupsi tentu kami pecat. Karena sesuai aturan, pegawai yang tersandung kasus korupsi, narkoba atau teroris harus langsung diberhentikan,” jelas Kepala BKD Purwakarta, Ruslan Subanda, Selasa (7/2).

Diungkapkannya, selain kasus indisipliner, sepanjang 2016 lembaganya telah menangani kasus perceraian melibatkan 35 ASN. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang rata-rata hanya 30 kasus perceraian.

“Kalau kasus indisipliner mah menurun. Mungkin karena kami konsisten memberlakukan sanksi. Justru yang meningkat itu kasus perceraian, biasanya rata-rata 30 kasus tapi selama tahun 2016 ada 35 kasus,” ujarnya.

Masih di tahun 2016 juga, lanjut Ruslan, Pemkab Purwakarta telah menindak sebanyak 21 orang ASN dengan berbagai sanksi akibat sikap indisipliner.

Dari 21 ASN tersebut, 16 orang diantaranya mendapatkan sanksi berupa pemecatan, sementara 5 orang ASN lainnya harus rela ditangguhkan kenaikan jabatan dan golongannya.

Sanksi tegas ini diberlakukan BKD karena ASN yang melakukan tindakan indisipliner tersebut tidak mengindahkan upaya pembinaan yang dilakukan yakni surat teguran sebanyak 5 kali.

“Kita terapkan sanksi sesuai dengan PP No 53 Tahun 2010. Langkah-langkah pembinaan sudah kami lakukan sebelum penerapan sanksi pemecatan, kita berikan teguran lisan, kemudian teguran tertulis, kalau dalam waktu 46 hari tidak juga diindahkan, terpaksa kami pecat secara tidak hormat,” tegasnya.
(dadan/sir)