Monday, 19 November 2018

16.000 Notaris akan Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Selasa, 14 Februari 2017 — 13:12 WIB
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Ketum Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari dan Direktur Kepesertaan dan HAL E. Ilyas Lubis

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Ketum Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari dan Direktur Kepesertaan dan HAL E. Ilyas Lubis

JAKARTA (Pos Kota) – Ikatan Notaris Indonesia akan mendorong 16.000 anggota dan karyawannya untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini sebagai upaya perlindungan sosial.

“Saat ini memang ada 16.000 anggota, tapi yang aktif hanya sekitar 7.000 orang. Kami ingin memberi perlindungan kepada anggota, bukan hanya di bidang hukum, tetapi juga melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesi (INI) Yualita Widyadhari di Jakarta, Selasa (14/2).

Komitmen  INI dalam peningkatan kesejahteraan anggota dan karyawannya tersebut ditandai dengan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditandatangani di Gedung Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dengan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, Yualita Widyadhari dan Tri Firdaus Akbarsyah.

Yualita berharap, kerjasama ini ditindaklanjuti ditingkat pengurus wilayah yang tersebar di 33 provinsi, agar seluruh notaris di Indonesia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menegaskan, perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penting untuk dimiliki oleh setiap pekerja di Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan hak bagi para pekerja dan kewajiban bagi para pengusaha atau pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawan mereka ke dalam program perlindungan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain empat manfaat wajib, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP), lanjut Agus,  peserta BPJS Ketenagakerjaan, juga akan mendapat manfaat tambahan seperti pinjaman uang muka perumahan, biaya renovasi rumah, kartu diskon belanja dan sebagainya.

Agus berharap,  INI dapat membantu menyosialisasikan program perlindungan jaminan sosial ini kepada anggota dan masyarakat lainnya.  “Dengan adanya komitmen kerjasama ini, saya harap sosialisasi dan edukasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diterima oleh seluruh anggota INI.”

Agus menambahkan, untuk memperluas kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dukungan dari pihak lain, seperti instansi/lembaga/ pemerintah, swasta, asosiasi dan ikatan-ikatan seperti INI.

“Sinergi perlu dilakukan dengan semua pihak agar semua pekerja dan rakyat Indonesia dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Agus. (Tri/win)