Friday, 24 March 2017

Pilkada & Semangat ASEAN

Kamis, 16 Februari 2017 — 5:30 WIB

Oleh Harmoko

HAMPIR semua orang sibuk membahas pilkada. Wajar, mengingat pilkada adalah representasi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin mereka di tingkat lokal. Tetapi, di samping itu ada persoalan besar yang tak boleh diabaikan: bagaimana kepemimpinan lokal itu harus berdampak positif bagi kepentingan nasional, regional, hingga internasional.

Sebagaimana teori O’Neall, pilkada sejatinya adalah all politic is local yang berdimensi nasional. Oleh karenanya, pilkada harus pula dimaknai sebagai demokrasi nasional. Hal ini bisa terjadi jika di tingkat lokal nilai-nilai demokrasi tumbuh dengan baik. Tentu, semua tetap dalam kerangka prinsip Pancasila: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana, misalnya, kehadiran sang pemimpin lokal itu bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat yang dipimpinnya sehingga–seperti itu tadi–bisa memiliki daya saing tak saja di tingkat lokal, namun juga regional, bahkan internasional.

Di tingkat regional, sejak 1 Januari 2016 berlaku pasar bebas Asia Tenggara dalam kerangka kesepakatan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA tentu bergantung pada kesiapan daerah-daerah, baik dalam hal kompetensi sumber daya manusia maupun kualitas komoditas dan hal lain yang terkait dengannya.

Tentang ini, jauh-jauh hari bangsa kita telah menyadarinya hingga ikut melahirkan Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1967. Deklarasi ini merupakan kesepakatan lima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand). Salah satu kesepakatan adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara.

Untuk itu, sesama negara ASEAN bersepakat meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada; meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Kemampuan daya saing bangsa Indonesia tentu tidak hanya diserahkan kepada pelaku usaha, tetapi juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang propengusaha. Di sinilah pentingnya peran para kepala daerah. Kepala daerah dan perangkatnya harus mulai berpikir secara entrepreneurial (kewirausahaan), agar pemerintah berjalan dan berfungsi laksana sebuah organisasi entrepreneurship yang berorientasi pada hasil.

Pola pikir kepala daerah lama yang cenderung birokratis saatnya diubah dengan pola pikir entrepreneurship yang lebih taktis, efektif, dan efisien, untuk sanggup menghadapi tantangan zaman, minimal di tingak regional dengan semangat kebersamaan di antara negara-negara ASEAN. Mengapa tidak? ( * )