Thursday, 27 April 2017

Pilkada DKI Paling Banyak Praktik Politik Uang

Sabtu, 18 Februari 2017 — 2:14 WIB
Lansia ikut nyblos di Pilkada DKi (rihadin)

Lansia ikut nyblos di Pilkada DKi (rihadin)

JAKARTA (Pos Kota) – Pilkada DKI diperkirakan paling banyak terjadi praktik politik uang dibandingkan daerah lain. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat ada delapan temuan money politic di putaran pertama pilkada.

“Saat pencoblosan, temuan politik uang tertinggi ada di Jakarta,” tegas staf ahli Bawaslu RI, Rikson Nababan, kemarin. “Jakarta ada delapan temuan, Bangka Belitung ada tujuh temuan dan Banten ada lima temuan.”

Temuan sebanyak itu, kata Rikson, menjadikan Jakarta menjadi daerah paling subur terjadi politik uang dibandingkan 101 daerah yang juga menggelar pilkada serentak.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Daniel Zuchron menegaskan, timnya masih terus investigasi terkait temuan pelanggaran di Jakarta. Pihaknya juga masih mengumpulkan temuan pelanggaran yang terjadi di sejumlah daerah.

“Masih dalam penyelidikan. Agak sabar sedikt. Setahu saya Bawaslu DKI juga concern melakukan penelitian. Kami Bawaslu RI masih kumpulkan data,” kata Daniel.

JAKUT & PULAU SERIBU

Sementara itu, adanya politik uang tidak ditampik Bawaslu DKI. Dugaan penggunaan politik uang terjadi di dua wilayah yakni di Jakut dan Kepulauan Seribu. Modusnya adalah pembagian materi seperti brosur , alat peraga kampanye, dan lainnya yang di luar ketentuan KPU DKI.

“Bila kampanye dengan pembagian sembako juga itu termasuk bagian dari politik uang. Ini kan modus namanya, modus yang mengarah politik uang,” kata Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti.

Bila terbukti, kata Mimah, pelanggaran itu bisa menggugurkan pasangan calon (paslon) yang bersangkutan. Apalagi bila yang membagikan adalah paslon langsung atau tim kampanye resmi yang terdaftar di KPU.

Meski begitu, Mimah masih enggan menyebutkan pasangan mana yang diduga melanggar aturan dengan melakukan praktik politik uang. “Tapi karena pasal ini disebutkan setiap orang, maka bila bukan tim kampanye resmi pun bisa kami tindak lanjuti,” ucapnya.

DITINDAK TEGAS

Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Mochammad Iriawan mengatakan, semua pelanggar akan ditindak tegas. Bila terbukti, baik pemberi dan penerima atau pun yang memerintah, akan diproses dengan ancaman hukuman minimal 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

Adapun penerimanya, kata Iriawan, juga bisa dihukum dengan ancaman 32 bulan paling sedikit dan paling lama 72 bulan. Sedangkan bagi yang menyuruh, Iriawan menjelaskan, juga akan dikenakan pidana, paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. “Ini sesuai dengan pasal 55 KUHP jo 187 Undang-Undang Pilkada,” paparnya. (guruh/wandi)

  • zuman

    baru kemaren kapolda ngomong kalau pilkada dki bersih dari politik uang.
    begitu kenyataan nya ada, eee langsung sok tanggap.
    rakyat hari sudah cerdas bos !
    gak semua rakyat bisa di beli, kecuali ………………………………………………..