Thursday, 25 May 2017

MARTABATKAN TENAGA KERJA

Senin, 20 Februari 2017 — 6:41 WIB

Oleh Harmoko

HARI ini, 20 Februari, merupakan Hari Pekerja Nasional. Meski tidak sepopuler Hari Buruh Internasional–setiap tanggal 1 Mei–yang bahkan dijadikan hari libur nasional sejak 2014 , Hari Pekerja Nasional tetap perlu diperingati. Untuk apa? Untuk menumbuhkan semangat solidaritas antarsesama pekerja demi kemartabatan mereka.

Tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Nasional berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 1991. Tanggal ini dipilih mengingat pada tanggal tersebut, 1973, serikat pekerja dari berbagai perusahaan mendeklarasikan pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), sebelum akhirnya berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada Kongres FBSI tanggal 23-30 November 1985.

Hari Pekerja Nasional diperingati setidaknya ada dua alasan. Pertama, untuk menumbuhkan kepercayaan diri para pekerja Indonesia di tengah percaturan global. Kedua, untuk lebih meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia terkait dengan pengabdian mereka kepada pembangunan nasional dalam kerangka sistem hubungan industrial Pancasila.

Dalam hal membangun kepercayaan diri, para pekerja diharapkan bisa selalu meningkatkan kompetensinya di bidang masing-masing. Dengan demikian, mereka memiliki daya saing tak saja di dalam negeri, namun juga luar negeri. Terkait dengan sistem industrial Pancasila, posisi mereka sebagai mitra pengusaha, bukan sebagai buruh yang tenaganya dieksploitasi hanya untuk kepentingan perusahaan dalam rangka memupuk modal.

Sudahkah hal itu terpenuhi? Ini masalahnya. Perjuangan untuk sampai ke sana selalu menghadapi banyak kendala. Kesadaran untuk itu sebenarnya sudah tumbuh jauh sebelum era pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Bagaimana, misalnya, pada tahun 1984 FBSI menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi buruh se-ASEAN, mendirikan ASEAN Trade Union Council (ATUC), sebagai forum tukar-menukar infomasi dan pengalaman antarsesama serikat buruh se-ASEAN.

Kalau saja kerja sama itu berjalan efektif, sangat mungkin pemberlakuan MEA yang dimulai sejak Januari 2016 lalu tidaklah menjadi momok bagi para pekerja Indonesia. Belum juga mereka siap bersaing dengan sesama pekerja di kawasan ASEAN, datang pula pesaing dari negara di luar ASEAN. Sebut, misalnya, tenaga kerja dari RRC.

Sudah begitu, pemerintah terkesan tak berpihak kepada kepentingan para pekerja lokal. Penghapusan syarat yang mewajibkan pekerja asing mampu berbahasa Indonesia–sebelum bekerja di sini–telah menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi persaingan pekerja lokal dan asing.
Kebijakan pemerintah ini merugikan tenaga kerja lokal. Bagaimana para pekerja asing dapat melakukan alih teknologi kepada pekerja lokal kalau mereka tidak mengerti bahasa Indonesia? Apabila alih teknologi tidak berjalan, bukan tidak mungkin pula tenaga kerja asing akan terus berdatangan ke Indonesia.

Mari kita jadikan Hari Pekerja Nasional ini sebagai momentum untuk melakukan kajian, sudah seberapa jauh kita memberi perhatian kepada para pekerja kita. Martabatkan tenaga kerja kita, demi kemartabatan bangsa Indonesia. Mari! ( * )