Thursday, 25 May 2017

NASIONALISASI FREEPORT

Senin, 27 Februari 2017 — 6:00 WIB

Oleh Harmoko

POLEMIK tentang Freeport semakin seru. Akankah pemerintah Indonesia meniru negara di Amerika Latin dalam menghadapi persoalan ini? Tengok, misalnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela.

Tahun 2012 Venezuela menduduki peringkat dua di dunia setelah Saudi Arabia, dalam hal persediaan minyak. Tercatat, negara ini memiliki persediaan 211,2 miliar barel minyak atau 14,35% proporsi konsumsi minyak mentah dunia. Tetapi, berpuluh-puluh tahun hanya sedikit penduduk negara itu yang merasakan keuntungan dari bisnis minyak tersebut.

Mengapa bisa begitu? Karena, negara itu menyerahkan pengelolaan tambang minyaknya kepada perusahaan asing seperti Exxon Mobile, simbol kapitalis Amerika Serikat. Situasi baru berubah setelah Hugo Chavez terpilih menjadi Presiden tahun 1998. Tiga tahun kemudian, 2001, Chavez memperkenalkan 49 keputusan, satu di antaranya menasionalisasi industri dalam negeri, terutama tambang migas dan emas.

Tak peduli terhadap protes dari berbagai pihak, Chavez tetap dalam sikapnya, termasuk harus menghadapi gugatan arbitrase ke Bank Dunia oleh 20 perusahaan dari berbagai negara. Tidak ada masalah bagi Chaves. Keberpihakannya sudah jelas: demi kemandirian ekonomi nasional negaranya.

Bagaimana dengan Indonesia? Kegaduhan mengenai Freeport belakangan ini, ada yang menduga, merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk mengambil alih perusahaan tambang emas tersebut. Oleh karenanya, langkah itu perlu didukung oleh semua pihak. Tetapi, ada juga dugaan lain bahwa kepemilikan Freeport akan dilepas dari Freeport McMoran untuk dialihkan ke China Resources Limited.

Betulkah? Semua masih dalam kerangka spekulasi. Bahkan, spekluasi lain menyebutkan bahwa Jepanglah yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil alih Freeport. Kalau spekluasi terakhir ini yang benar maka pemain-pemain lama bisa berjaya kembali. Jaringan Rockefeller yang menguasai sektor pertambangan global di Amerika sangat mungkin akan oke-oke saja kalau tambang emas di Papua itu jatuh ke Jepang.

Sejak 1973, David Rockefeller memprakarsai persekutuan strategis antara Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia melalui Jepang, yang kemudian kita kenal sebagai jaringan Trilateral Commission. Pilihan mana yang akan diambil oleh Indonesia? Nasionalisasi atau tetap menyerahkannya kepada asing?

Kalau saja harus dilakukan referendum, kita yakin, rakyat Indonesia akan memilih cara yang ditempuh oleh Hugo Chavez di Venezuela: nasionalisasi perusahaan asing demi kemandirian ekonomi nasional. Mengapa tidak? ( * )