Saturday, 18 November 2017

Praperadilan Bupati Nganjuk Diterima, KPK Kecewa

Senin, 6 Maret 2017 — 23:10 WIB
Gedung KPK

Gedung KPK

JAKARTA (Pos Kota) -Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk, Jawa Timur Taufiqurahman. Dengan keputusan itu maka, kasus yang dijalani tersangka dikembalikan ke kejaksaan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ferbri Diansyah membenarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tersebut. “Kami kecewa dengan putusan tersebut,” kata Febri, Senin (6/3/2017).

Menurut Febri, Hakim PN Selatan mendasarkan pertimbangannya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang 29 Maret 2012, dalam putusan pada kasus Taufiq. Dalam SKB disebutkan apabila ada dua lembaga menangani perkara sama maka dikembalikan ke lembaga yang melakukan penyelidikan awal.Awal perkara kasus Taufiq ditangani kejaksaan yang kemudian diambil alih KPK.

Lebih lanjut Febri menyebutkan, SKB tersebut berlaku selama empat tahun sejak ditandatangani. “Itu artinya habis pada 29 Maret 2016. Apakah kemudian MoU tersebut bisa dijadikan dasar (putusan)? Karena pada MoU itu disebut yang digunakan oleh hakim,” kata Febri.

Oleh karena itu, sedianya hakim tidak menjadikan SKB sebagai pertimbangan dengan memutuskan bahwa kasus Taufiq kembali ditangani kejaksaan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufiq sebagai tersangka atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di lima proyek diantaranya pembangunan Jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung. Taufiq yang merupakan Bupati Nganjuk periode 2008-2013 dan 2013-2018, diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya.(us)